Image

Mekanisme Tidak Akuntabel, Keterbukaan Data Nasabah Rawan Penyalahgunaan!

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 18 Mei 2017, 06:22 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 05 17 20 1693619 mekanisme-tidak-akuntabel-keterbukaan-data-nasabah-rawan-penyalahgunaan-otjVEoEuBE.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan telah terbit pada 8 Mei 2017. Melalui aturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang menilik informasi dan data nasabah bank.

Pengamat Ekonomi Indef, Bhima Yudhistira mengatakan Perppu ini untuk mendukung proses perpajakan di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi langkah yang adil bagi semua masyarakat. Sebab, nantinya Ditjen Pajak menggunakannya hanya untuk kepentingan perpajakan, namun sistemnya memang masih harus diperbaiki.

"Kita dukung transparansi data bank untuk perpajakan. Tapi mekanismenya yang harus dikritisi. Dalam Perppu, Dirjen Pajak bisa melihat data perbankan tanpa izin OJK. Seharusnya mekanismenya jika Dirjen Pajak ingin melihat data perbankan harus koordinasi dulu dengan OJK. Baru setelah itu OJK meminta ke lembaga keuangan. Data yang dilihat juga tidak semua, hanya rekening yang mencurigakan dan dalam penyidikan Dirjen Pajak. Kalau mekanismenya tidak akuntabel maka ada potensi moral hazard alias penyalahgunaan data nasabah bank," ungkapnya kepada Okezone di Jakarta.

Menurutnya, jika nanti dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Pajak melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan data nasabah, hal itu harus diberi tindakan tegas. Sehingga Ditjen Pajak harus benar-benar menjaga data nasabah tidak bocor ke publik.

"Di dalam Perppu memang belum dibahas. Tapi seharusnya nanti dalam aturan turunan PMK ada sanksi yang tegas bagi pegawai pajak yang menyalahgunakan data nasabah untuk kepentingan pribadi," tukasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini