Image

Darmin Bentuk Lembaga Penanggung Jawab Reforma Agraria

Trio Hamdani, Jurnalis · Rabu 17 Mei 2017, 21:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 05 17 470 1693606 darmin-bentuk-lembaga-penanggung-jawab-reforma-agraria-9Ijf6yjArc.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian hari ini, menggelar kick off meeting tim reforma agraria di Kantor Kemenko Ekonomi. Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait pembagian tugas lintas kementerian guna mewujudkan reforma agraria.

"Ya itu, itu sebenarnya rapat, rapat reguler kita, saya menganggap harus ada PMO-nya (project management office), pejabat yang bertanggung jawab mengenai masing-masing, program area terserah sajalah, yang ada di dalam reforma agraria," kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian di kantornya, Rabu (17/5/2017).

Dalam rapat tadi, jelas Darmin, PMO akan lebih banyak berkutat perihal reforma agraria. "Itu tadi lebih banyak reforma agraria, jadi misalnya di Menteri Kehutanan (Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK) mengenai hutan sosial, mengenai pelepasan kawasan hutan, 20%-nya itu kan harus ada masyarakat," jelas Darmin.

Oleh karenanya, dia menilai butuh adanya pihak penanggung jawab yang berperan dalam menangani persoalan dalam mewujudkan reforma agraria.

"Harus ada penanggung jawabnya supaya kita bisa mengikutinya dan mengembangkannya terus menerus. Karena ini enggak bisa sekaligus banyak. Ini harus berkembang terus," terangnya.

"Begitu juga di ATR (Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional/BPN). Di ATR juga ada yang mengurus sertifikasi tanah rakyat, petani, dan sebagainya," lanjutnya.

Kemudian ada pula yang bertanggung jawab pada sertifikasi di daerah transmigrasi. "Yang bertanggung jawab pada sertifikat daerah transmigrasi di Kementerian Desa, ada PMO yang tanggung jawab untuk pengembangan satu desa, satu komoditas. Kenapa itu penting karena itu cikal bakal dari cluster, pengembangan usaha pertanian, dan cluster," lanjut Darmin.

"Kemudian di koperasi (Kementerian Koperasi) juga ada. Di tempat saya juga ada sehingga, karena ternyata ada banyak hal yang enggak selalu nyambung misalnya apa untuk transmigran. Misalnya udah dilakukan pelepasan oleh Kementerian Kehutanan dia kirim surat tapi kan yang namanya Menteri Transmigrasi itu udah lama enggak ada belakangan baru ada di Menteri Desa," ungkap Darmin.

"Sehingga bisa terjadi pelepasan hutan sudah dilakukan, bertahan-tahun kemudian enggak ada yang menempati. Ini lahannya sudah disertifikasi belum. Artinya jadi tidak jelas. Nah pengalaman dari situ ada banyak hal harus ditata ulang dari bawah dan sekaligus waktu kita lakukan pengembang reforma agraria," tambahnya.

Kemenko Perekonomian, Kementerian Agraria, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Pertanian.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini