Image

Menko Darmin Minta Pembukaan Data Nasabah Sesuai Aturan

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 18 Mei 2017, 22:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 05 18 20 1694625 menko-darmin-minta-pembukaan-data-nasabah-sesuai-aturan-7fB87q0G02.jpg Foto: Antara

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017  mengenai keterbukaan informasi atau Automatic Exchange of Information (AEoI) sebenarnya sudah direncanakan dan diumumkan sejak persiapan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) lalu. Hal ini dilakukan agar Ditjen Pajak mempunyai kewenangan dalam mengakses kerahasiaan data nasabah guna kegiatan perpajakan.

"Kita tekankan bahwa keterbukaan informasi ini adalah level of play field di dunia. Sehingga kalau Anda yang tanyakan wah nanti gimana orang menindak ini nya, mau ke mana, ya kelihatan. Ditaruh di negara lain juga sama aturannya," ungkapnya di Gedung Kemenkeu di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Ia mengatakan memang ada segi lain yang harus diperhatikan yang diberikan penekanan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa Perppu ini memang bisa disalahgunakan kalau tidak dibuat aturan main yang jelas di dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri. Yang memiliki status keterbukaan atau AEoI ini adalah DJP.

"Jangan salah. Karena yang peroleh DJP, maka Menkeu dan DJP sangat bisa dan memang di Perppu dibilang dalam pelaksanaannya Menkeu dapat membuat aturan main dan aturan pelaksanaan. Sehingga untuk menjaga supaya dampak atau hasil positifnya tidak kelebihan urusan oleh hal-hal yang negatif, maka solusinya adalah dibuat aturan main, dibuat akuntabilitas di dalam DJP sendiri," jelasnya.

Menurutnya, saat ada informasi yang masuk ke sistem dan Petugas Pajak membuka dan apa yang dia lakukan terhadap data yang masuk tersebut akan langsung terdeteksi secara manual. Jadi bisa diketahui komputer yang mana yang akses data yang masuk.

"Jadi, sebetulnya, pasangannya memang betul Menkeu. Ini sangat penting bahwa harus ada aturan main. Bukan filter namun aturan main bahwa siapa pun aparat pajak demi untuk pengumpulan pajak, itu kalau dia akses informasi ini, atau kalau dia menggunakan data itu, UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) juga mengaturnya," jelasnya.

Dalam KUP, semua data yang terkait dengan perpajakan seseorang atau perusahaan itu wajib dirahasiakan dan tidak boleh disalahgunakan. Ini semua bisa dibuat aturan mainnya sehingga dia menjadi seimbang antara hasil positif yang akan dicapai dengan kemungkinan terjadi penyalahgunaan.

"Sistem atau IT di zaman ini, membobol bisa, tapi melindungi lebih bisa," tukasnya.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini