Image

Penunjukan Komisaris BEI Harus Lewat AEI

Agregasi Kamis 18 Mei 2017, 14:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 05 18 278 1694107 penunjukan-komisaris-bei-harus-lewat-aei-mbZtpzLAMO.jpg BEI. (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera merombak dan mengesahkan susunan dewan komisaris untuk periode tiga tahun ke depan yang rencananya akan dilakukan pada 23 Mei 2017.

Penunjukan resmi dewan komisaris yang baru disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengantongi sejumlah nama yang akan mengisi posisi komisaris BEI.

Kabar yang beredar di kalangan pasar modal, Rahmat Waluyanto yang saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK bakal ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Selain itu, ada beberapa nama lain seperti CEO Indosat Tbk, Alexander Rusli yang disebut bakal menjadi komisaris BEI, serta beberapa orang lain yang mewakili berbagai bidang bisnis di bawah pengawasan pasar modal.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Isakayoga menyatakan bahwa selama ini otoritas menunjuk langsung personal yang akan disahkan menjadi komisaris BEI. Padahal belum tentu orang yang ditunjuk dapat menjadi penghubung bagi bidang yang diwakilinya. “Sebut saja komisaris yang mewakili emiten kan tidak tahu kalau kita meminta penyesuaian listing fee,” ujarnya di Jakarta.

Menurut Isakayoga, dalam penunjukan komisaris, OJK mestinya meminta usulan dari asosiasi yang mewakili. Menurutnya, sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku, orang-orang yang berada di dewan komisaris bursa berasal dari berbagai bidang yang diawasi oleh otoritas pasar modal.

"Misalnya kalo dari broker, ya harusnya bisa minta usulan dari APEI, kalo akuntan dari IAI, emiten dari AEI, atau ke asosiasi-asosiasi lain yang memang mewakili. Kita sudah pernah usulkan ke OJK, tapi belum ada tindak lanjutnya," katanya.

Bila memang Rahmat Waluyanto benar ditunjuk jadi Komisaris Utama BEI, tentunya akan terjadi rangkap jabatan. Pasalnya, masa tugas Rahmat Waluyanto di OJK baru akan berakhir pada Juli 2017. Terkait itu, Isakayoga menilai tentunya OJK yang memiliki kewenangan untuk memutuskannya.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng menegaskan, siapa saja bisa diusulkan untuk menempati posisi di dewan komisaris BEI bila memang sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Silakan saja, tapi governance dan etika harus diikuti," ujarnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini