Image

Pemerintah Harus Bentuk Lembaga Hukum Khusus Produk Perumahan

Trio Hamdani, Jurnalis · Kamis 18 Mei 2017, 12:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 05 18 470 1693905 pemerintah-harus-bentuk-lembaga-hukum-khusus-produk-perumahan-Uu1ZWXBvMz.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Konsumen properti rumah tinggal tak jarang merasa dirugikan oleh pengembang perumahan maupun bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Karenanya, dibutuhkan suatu lembaga pengawas, pengaduan, dan bantuan hukum bagi konsumen di bidang tersebut.

Seperti dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (lPW) Ali Tranghanda, lembaga semacam itu perlu dibentuk, sebab selama ini konsumen perumahan tidak memiliki tempat pengaduan dan tempat meminta bantuan hukum.

"Itu perlu. Nah itu sebetulnya dulu saya sudah pernah mengusulkan. Saya pernah usulkan, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya harusnya ada satu bantuan hukum untuk konsumen dan layanan konsumen," katanya ketika dihubungi Okezone di Jakarta.

Meski pihaknya sudah memberi usulan kepada pemerintah namun dia mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum membentuk lembaga semacam itu. "Nah, tanya ke pemerintahnya, kita udah mengusulkan itu dari dulu," tuturnya.

Sampai saat ini, menurutnya pemerintah belum memberi respons positif. Artinya belum ada arah dari pemerintah untuk membentuk lembaga tersebut. Padahal, keberadaan lembaga yang menaungi konsumen di produk perumahan merupakan hal yang penting.

"Ya, belum sampai saat ini, makanya gimana, Saya bilang mesti ada lembaga pemerintah untuk melindungi konsumen gitu," tambahnya.

Meski sudah ada lembaga, katakanlah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), akan tetapi menurutnya lembaga tersebut belum maksimal mewadahi konsumen di bidang perumahan. (tro)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini