Image

Bentuk Lembaga Pengaduan Properti, Siapa yang Harus Dilibatkan?

Trio Hamdani, Jurnalis · Kamis 18 Mei 2017, 16:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 05 18 470 1693959 bentuk-lembaga-pengaduan-properti-siapa-yang-harus-dilibatkan-0DkTyfDrrv.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (lPW) Ali Tranghanda mengusulkan didirikannya suatu badan pengawas dan bantuan hukum bagi konsumen yang membeli produk properti rumah tinggal. Sejumlah pihak menurutnya perlu dilibatkan.

Apalagi, rumah saat ini mejadi salah satu produk yang sangat dibutuhkan. Tingginya pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan hunian terus meningkat. Oleh karenanya diperlukan suatu lembaga atau badan guna menjaga aktivitas jual-beli produk rumah.

Menurutnya, berbagai pihak yang mesti dilibatkan, yakni mulai dari pemerintah, asosiasi, hingga masyarakat.

"Jadi (misalnya) enggak hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja, termasuk asosiasinya dilibatkan, termasuk pemerintahnya, termasuk masyarakat," katanya ketika dihubungi Okezone di Jakarta.

Mengingat tingginya kebutuhan rumah, tak jarang dalam aktivitas jual beli terjadi suatu permasalahan yang dihadapi antar-pengembang dan konsumen. Maka perlu adanya kekompakan pihak terkait untuk membentuk lembaga tersebut.

"Banyak aduan-aduan seperti itu, kayak KPR segala macem termasuk PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), bayar denda segala macem itu harus diselesaikan di salah satu badan bantuan hukum untuk konsumen," lanjutnya.

Namun, dia menekankan, dalam membentuk lembaga tersebut, perlu dikaji dengan baik. "Cuma masalahnya pembentukan lembaganya itu di bawah naungan siapa mesti dikaji lebih lanjut gitu," tambahnya. (tro)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini