Image

BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2016 ke DPR

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 11:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 05 19 20 1694897 bpk-serahkan-hasil-pemeriksaan-lkpp-2016-ke-dpr-ITVLktyS3j.jpg Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Sidang Paripurna DPR RI (Foto: Dedy Afrianto/Okezone)

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 kepada DPR RI. Laporan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 di Gedung Nusantara II DPR RI.

Dalam kesempatan ini, Moermahadi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari pemerintah.

"Pada hari ini, kami menyerahkan Laporan HasiI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat," tuturnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Ia melanjutkan, pemeriksaan BPK atas LKPP sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

"Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun lalu, di LKPP Tahun 2015, diberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan," jelasnya.

Sebelum menyampaikan laporan pada 2016, BPK juga sempat menjelaskan ketidaksesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan pada 2015. Hal ini dijelaskan sebagai latar belakang sebelum masuk ke penjelasan 2016. Adapun ketidaksesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN (Persero) senilai Rp848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa, dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik.

2. Penetapan harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha (Pertamina) senilai Rp3,19 triliun;

3. Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliun pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

4. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilal Rp5,82 triliun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya;

5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai;

6. Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

"BPK memberikan rekomendasi atas keenam permasalahan pada LKPP tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini