Image

Pertama Kali dalam 12 Tahun, LKPP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 11:51 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 05 19 20 1694913 pertama-kali-dalam-12-tahun-lkpp-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-7V9b98711J.jpg (Ilustrasi: Situs Kemenkeu)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna DPR. Pemeriksaan terhadap LKPP 2016 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN 2016.

Dalam pidatonya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP 2015. Pemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen yaitu, perbedaan realisasi Belanja Negara yang dilaporkan Kementerian Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi Suspen pada LKPP Tahun 2016.

Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini WDP pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

BPK menyampaikan juga temuan Sistem Pengendalian Intern (SP1) dan Kepatuhan. Temuan SP1 di antaranya Pengendalian Piutang Pajak dan Penagihan Sanksi Administrasi Pajak, Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi, Pertanggungjawaban Kewajiban Pelayanan Publik Kereta Api, dan Tindakan Khusus Penyelesaian Aset Negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Temuan kepatuhan di antaranya Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak, Pcngembalian Pajak, serta Pengelolaan Hibah langsung. Temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016.

Berdasarkan basil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Kauangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat WTP atas Laporan Kauangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Hal ini diperoleh untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir.

"Dengan demikian, kami menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004," jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

BPK juga meminta pemerintah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan atas SP1 dan kepatuhan serta tetap mengupayakan penyajian penanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang dilakukan dengan lebih baik.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini