Image

Ditjen Pajak Bidik 9 Pengemplang Rp223 Miliar, Siapa Saja?

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 14:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 05 19 20 1695053 ditjen-pajak-bidik-9-pengemplang-rp223-miliar-siapa-saja-WftFSBsp7T.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

MEDAN – Sembilan penunggak pajak hingga Rp223 miliar diintai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara (Sumut) I. Mereka tidak memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berakhir 31 Maret lalu.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut I Mukhtar mengatakan, kesembilan wajib pajak (WP) potensial tersebut berdomisili di Kota Medan dan sekitarnya. Mereka bergelut usaha di sektor industri, perdagangan dan perkebunan. Mukhtar menjelaskan, selama tahun ini sebenarnya ada 25 wajib pajak yang memiliki potensi pajak besar akan diintai. Bahkan, bila perlu dilakukan gizzeling (penyanderaan) dengan total dana lebih dari Rp500 miliar. Namun, pihaknya lebih memfokuskan kesembilan WP potensial tadi.

“Tindakan tegas ini harus dilakukan kepada wajib pajak yang nakal. Penindakan memang menjadi prioritas kami setelah program tax amnesty ini berakhir,” kata Mukhtar di Kantor Kanwil DJP Sumut I, Medan, Kamis (18/5). Sayangnya, Mukhtar enggan menyebut identitas kesembilannya. Alasannya, penunggak bisa melarikan diri sehingga identitasnya dirahasiakan. Sementara hingga pertengahan Mei 2017, penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp5,5 triliun. Angka ini meningkat 23 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp4 triliun. Ditargetkan selama 2017 penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp20 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan meningkatkan layanan serta menindak tegas para penunggak pajak. Selain itu, berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk mendapatkan data WP potensial. Pada bagian lain, Mukhtar mengatakan, saat ini tingkat kepatuhan WP melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) meningkat hingga 75 persen. Ini tentu juga dipengaruhi pelaksanaan program tax amnesty. Pada kesempatan itu, dia juga mengungkapkan, capaian Rp5,5 triliun atau 28,52 persen dari target Rp19,3 triliun menunjukkan ada pertumbuhan penerimaan pajak yang baik.

“Rasio kepatuhan penyampaian SPT sampai dengan 17 Mei 2017 telah mencapai 75,01 persen. Jumlah WP SPT tahunan adalah 367.218 WP yang terdiri dari 338.904 WP pribadi dan 28.314 WP badan. Realisasi penerimaan SPT tahunan sebanyak 275.460 yang terdiri dari 261.274 SPT tahunan WP pribadi dan 14.186 SPT tahunan WP badan,” ujarnya. Sementara untuk uang penerimaan dari program pengampunan pajak, uang tebusan yang masuk ke kas negara mencapai Rp5 triliun. Total WP yang memanfaatkan program tax amnestylebih dari 54.000 orang. Jumlah harta yang dideklarasikan di dalam negeri sebanyak Rp176,4 triliun dengan total repatriasi hingga Rp3,8 triliun.

Sedangkan jumlah harta yang dideklarasikan di luar negeri sebesar Rp44,8 triliun. Dengan demikian total harta yang dilaporkan Rp225,1 triliun. Mukhtar mengaku optimis penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Sumut I akan meningkat dengan adanya aturan perpajakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/ 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. “Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan,” ujarnya.

Menurut perppu ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan, atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan. “Namun, masyarakat maupun wajib pajak tidak perlu khawatir karena perppu ini hanya untuk kepentingan perpajakan. Jadi, bagi WP yang telah menyampaikan laporan perpajakannya dengan benar, maka tidak akan ada masalah. Namun, bagi yang tidak membayar pajak atau menyampaikan laporan perpajakannya dengan tidak benar, maka akan dilakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo mengatakan, masih banyak wajib pajak di Sumut yang tidak taat . Bahkan tidak mengikuti program pengampunan pajak. “Jika melihat dari wajib pajak yang masih memiliki tunggakan ratusan miliar, berarti jumlah yang membandel masih besar. Cara terakhir yang bisa dilakukan, yaitu penyanderaan,” katanya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini