Image

Sri Mulyani Tegaskan Pelemahan Rupiah Tak Selalu Berarti Negatif

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 16:25 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 05 19 278 1695244 sri-mulyani-tegaskan-pelemahan-rupiah-tak-selalu-berarti-negatif-jnQ9jatwdB.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar Rupiah pada 2018 mencapai Rp13.500 hingga Rp13.800 per USD. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sidang Paripurna DPR RI siang ini.

Menurut Sri Mulyani, nilai tukar Rupiah harus dilihat secara lebih luas. Pasalnya, pelemahan nilai tukar Rupiah bisa saja memberikan dampak positif terhadap ekspor Indonesia.

"Dalam kesempatan ini, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa depresiasi Rupiah tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Menurut Sri Mulyani, depresiasi nilai tukar pada batas-batas tertentu akan berdampak positif bagi perbaikan daya saing produk ekspor Indonesia, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, butuh pengelolaan secara profesional agar tak merugikan masyarakat.

"Permasalahan utamanya adalah bagaimana mengelola pergerakan nilai tukar tersebut agar tidak terjadi gejolak atau volatilitas yang mengganggu iklim usaha dan aktivitas ekonomi," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018. Hal ini disampaikan hari ini dalam Sidang Paripurna DPR RI.

"Perumusan PPKF 2018 tidak terlepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah. Secara umum, kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2017-2021 diarahkan untuk memperkukuh kredibilitas dan efektivitas pengelolaan fiskal, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang makin merata dan berdaya tahan," ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan kontribusi penerimaan perpajakan akan semakin optimal, belanja untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mewujudkan kesejahteraan semakin tepat sasaran, efisien dan efektif, serta pengelolaan fiskal ke depan semakin fleksibel, responsif, dan berkelanjutan.

"Dalam jangka menengah diharapkan tax ratio akan meningkat, struktur belanja negara semakin produktif, defisit dan rasio utang terkendali, serta keseimbangan primer menuju positif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi," tutupnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini