Image

BUSINESS SHOT: Bawa Uang Rp1 Miliar ke Luar Negeri Tidak Bisa Sembarangan!

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Sabtu 20 Mei 2017, 14:11 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 05 19 320 1695106 business-shot-bawa-uang-rp1-miliar-ke-luar-negeri-tidak-bisa-sembarangan-oLDMsrIjyz.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan ketentuan mengenai pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan Iuar daerah pabean Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (P81) Nomor 19/7/PBI/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Dengan diterbitkannya PBI ini, pembawaan UKA keluar dan masuk daerah pabean Indonesia dengan jumlah nilai paling sedikit setara dengan Rp1 miliar hanya boleh dilakukan oleh badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan pembawaan UKA.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa BI Budianto mengatakan, dalam aturan ini, masyarakat yang akan membawa dana keluar atau masuk di atas Rp1 miliar harus memperoleh izin khusus. Hal ini dilakukan agar BI dapat mengelola arus uang kertas asing.

"Paling sedikit Rp1 miliar hanya boleh melalui badan berizin, perusahaan yang telah berizin juga diperbolehkan," tuturnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin 15 Mei 2017.

Bagi pihak yang melanggar, BI pun telah menyiapkan aturan khusus. Direktur Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Rudi Brando Hutabarat mengatakan, terdapat tiga sanksi yang dikenakan apabila melanggar aturan ini. Salah satunya adalah sanksi penegahan.

"Jadi hantu ada penegahan. Objeknya di tengah. Tidak boleh masuk tidak boleh keluar," tuturnya.

Adapun sanksi kedua adalah sanksi administratif. Sanksi ini diberikan terhadap badan berizin apabila tidak memiliki persetujuan pembawaan UKA, menggunakan jasa PJPUR yang bukan PJPUR terdaftar, dan tidak menyampaikan laporan perubahan data.

"Sanksi administratif diberikan berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pembawaan UKA, dan pencabutan izin pembawaan UKA," jelasnya.

Adapun sanksi lainnya adalah berupa rekomendasi yang dikeluhkan oleh BI kepada otoritas wewenang. Rekomendasi yang diberikan berupa sanksi kepada pelaku pembawa UKA sesuai dengan kewenangannya.

Namun, pemberian sanksi tidak akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyebabnya adalah tidak adanya unsur pidana pada pelanggaran aturan ini.

Penerbitan PBI tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas pembawaan UKA lintas batas yang belum diimbangi oleh ketersediaan data dan informasi yang memadai bagi otoritas moneter, khususnya mengenai underlying transaksi pembawaan UKA. Selain itu, belum tersedia instrumen untuk mengawasi aktivitas pembawaan UKA yang masuk dan ke luar daerah pabean Indonesia juga turut melatarbelakangi terbitnya aturan ini.

Pengaturan lalu lintas pembawaan UKA ini nantinya dapat menjadi instrumen yang memonitor sekaligus mengendalikan lalu lintas pembawaan UKA, sehingga diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian nilai tukar.

Ketentuan ini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua pengaturan yang dikeluarkan oleh BI dan PPATK akan saling menguatkan (enforcing each other) dalam mengatur pembawaan UKA lintas batas.

Dalam implementasinya, pengenaan sanksi akan diberikan bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI. Sanksi yang dikenakan berupa penegahan terhadap seluruh jumlah UKA yang dibawa sesuai aturan teknis pabean Indonesia.

PBI ini mulai berlaku sejak 5 Maret 2018, namun pengenaan sanksi peIanggaran baru akan diberlakukan pada 7 Mei 2018 (dua bulan setelah tanggal berlakunya PBI). Pemberian tenggang waktu pemberlakuan PBI tersebut antara lain guna memperkuat aspek sosialisasi kepada masyarakat sebelum sanksi PBI diberlakukan secara efektif serta pemberian waktu bagi bank dan penyelenggara KUPVA bukan bank yang memenuhi persyaratan untuk mengurus permohonan sebagai badan berizin kepada Bank Indonesia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini