Image

Respons Sri Mulyani atas Laporan BPK soal Mahalnya Solar Subsidi

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 20:24 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 05 19 320 1695579 respons-sri-mulyani-atas-laporan-bpk-soal-mahalnya-solar-subsidi-DsNgn8lIj9.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini merupakan prestasi yang berhasil diraih pemerintah untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir.

Hanya saja, opini WTP ini bukannya tanpa catatan. BPK dalam catatannya turut menyoroti penetapan harga jual eceran soal bersubsidi.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan menanggapi temuan ini secara serius. Termasuk temuan lainnya yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"WTP bukan berarti tidak ada temuan, tapi temuan itu tidak dianggap material. Namun pemerintah tetap menganggap itu serius," kata Sri Mulyani, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Hal ini pun nantinya akan terus dimonitor oleh Sri Mulyani. Diharapkan, tak lagi ada temuan yang berpotensi akan merugikan negara pada 2018.

"Masalah subsidi, pembukuan, implementasinya termasuk hal-hal pajak, bagaimana kita membukukannya memonitor, itu hal penting, agar tetap proper," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018. Diharapkan, pemerintah lebih profesional mengelola anggaran pada tahun yang akan datang. Termasuk pengelolaan anggaran belanja.

"(Defisit) sama-samalah, mirip seperti tahun ini. Mudah-mudahan improve-lah sedikit," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan pada kesempatan yang sama.

Belum diketahui apakah nantinya pemerintah akan mencari pendanaan awal tahun (front loading). Hal ini pun masih menunggu pembahasan dengan DPR RI.

"Kalau front loading kan tergantung flow penerimaan dan risk ke depannya. Kalau dilihat sih kayaknya harus front load cuma seberapa agresif, itu aja sih. Harusnya sih selalu front loading karena penerimaan pajak itu kan di akhir tahun baru naik, sehingga harus ngutang lagi untuk memenuhi kebutuhan," jelasnya.

Diharapkan, pengelolaan anggaran ke depannya dapat dilakukan secara lebih profesional. Dengan begitu, efektivitas anggaran dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini