Image

Raih Opini WTP dari BPK, Sri Mulyani: Bukan untuk Dirayakan

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 21:24 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 05 19 320 1695614 raih-opini-wtp-dari-bpk-sri-mulyani-bukan-untuk-dirayakan-GIeQOSUdcL.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini merupakan prestasi yang berhasil diraih pemerintah untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir.

"Pemerintah baru mulai melakukan penyusunan neraca keuangan pempus (pemerintah pusat) sejak diundangkannya UU Keuangan Negara, dan baru 2004 kita mulai adanya penyusunan neraca, dan dari pelaksanaan APBN dibuat LKPP dan diaudit BPK. Ini hasil sangat baik dan kami semua di jajaran Kemenkeu merasa bahwa ini suatu yang harus terus dijaga dan dipertahankan," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Menurut Sri Mulyani, opini ini didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

"Kemudian di 2016 ini tentu y ang kita juga merasa gembira adalah menurunnya jumlah temuan dari 22 temuan di 2015 menjadi hanya 11 temuan. Dan nilai transaksi antarentitas yang diyakini kewajarannya oleh BPK serta penatausahaan barang milik negara yang semakin baik, yang ditandai transfer masuk dan keluar dari BMN yang diyakini kewajarannya, serta pencatatan saldo anggaran lebih yang jauh lebih akurat dibanding tahun sebelumnya," ungkapnya.

Menurut Sri Mulyani, capaian ini bukanlah untuk dirayakan. Pemerintah pun akan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan setiap tahunnya.

"Jadi hasil ini bukan sesuatu yang akan kita rayakan tapi jadi cambuk untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja dari Kemenkeu dan terutama di dalam menjaga keuangan negara sesuai mandat yang diberikan kepada kita semua," ungkapnya.

Dengan status laporan keuangan yang lebih baik ini, Sri Mulyani berharap seluruh tradisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara akan terus semakin dijaga. Utamanya dalam melakukan pengelolaan APBN.

"APBN merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang sangat penting. Oleh karena itu, reputasi dan kredibilitas harus dijaga dan yang penting bahwa pelaksanaan APBN benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara. Dengan akuntabilitas yang bisa diterima di dalam konteks praktek pengelolaan tata keuangan yang baik," ungkapnya.

Sri Mulyani pun menyatakan penghargaannya atas kerja sama dengan BPK dalam 2 bulan terakhir. Kerjasama ini diharapkan akan terus berlanjut agar pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

"Dengan LKPP yang beropini WTP, selain itu positif tapi ini bukan tujuan akhir. Kami harus terus menjaga agar status ini tidak menurun pada tahun akan datang," ungkapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini