Image

Sri Mulyani Ingin Predikat WTP Jadi Tradisi

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 21:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 05 19 320 1695616 sri-mulyani-ingin-predikat-wtp-jadi-tradisi-sOKqOgYxDk.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pemerintah pusat. Opini ini diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016.

Hal ini pun disambut baik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kementerian atau lembaga agar dapat mempertahankan hingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

"Kita juga ingin memberikan contoh pengelolaan keuangan negara yang baik kepada K/L, pemda, serta BUMN. Sehingga tradisi akuntabilitas tata kelola yang baik akan bisa jadi tradisi yang muncul dalam pemerintahan," jelasnya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Sri Mulyani juga meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus perhatikan berbagai macam temuan. Selain itu, Sri Mulyani menginginkan bahwa jajaran Kemenkeu untuk membantu K/L yang statusnya belum mendapatkan opini WTP.

"Dan kita akan terus menjaga keseluruhan konsistensi keuangan negara, sehingga reputasi dan krediblitas dari pengelolaan keuangan negara kita akan semakin kuat. Kalau dia semakin baik, manfaat kepada masyarakat semakin besar, dan kondisi perekonomian akan memberikan hal yang sifatnya prdouktif dari sisi stabilitas dunia usah akepada pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, opini ini diberikan setelah melakukan pemeriksaan pada 87 laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Adapun yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebanyak 74 LKKL-LK BUN (84%).

"Opini WTP atas 74 LKKL-LK BUN Tahun 2016 ini mempengaruhi secara positif kewajaran LKPP Tahun 2016," tuturnya di Gedung DPR RI.

Adapun Kementerian yang peroleh opini wajar dengan pengecualian sebanyak 8 LKKL (9%). Kementerian atau badan yang dimaksud adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geopasial,embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.

"Tidak menyatakan pendapat sebanyak 6 LKKL (7%), yaitu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif," ungkapnya.

BPK menilai, opini wajar dengan pengecualian atas 8 LKKL dan opini tidak menyatakan pendapat atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini