Image

KATA MEREKA: Keterbukaan Data Nasabah Jangan Disalahgunakan!

Giri Hartomo, Jurnalis · Sabtu 20 Mei 2017, 08:17 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 05 19 320 1695630 kata-mereka-keterbukaan-data-nasabah-jangan-di-salah-gunakan-i1FnJ0eIUr.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan aturan mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal selesai dalam waktu dekat. Beleid berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

Nantinya, Sri Mulyani menghadap Jokowi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

"Ya, upayakan Senin ini, bersama Pak Menko. Pak Darmin yang menetapkan," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.

Sri Mulyani melanjutkan, aturan ini dilakukan agar keterbukaan informasi data perbankan terkait perpajakan bisa sesuai dengan standar internasional. Otomatis, dengan ini, nantinya Ditjen Pajak bisa mengakses data nasabah perbankan, untuk keperluan perpajakan.

"Kami akan siapkan saja supaya segera bisa sesuai dengan standar internasional," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rancangan Perppu tentang Pertukaran Informasi Otomatis bidang Perpajakan dengan Negara Lain atau AEoI akan selesai dalam waktu dekat. Rancangan Perppu tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Darmin menambahkan, dalam tahap akhir penyusunan rancangan Perppu, pemerintah tidak akan mengonsultasikannya lagi kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebelumnya, pemerintah telah banyak menerima masukan dari OECD terkait standar reporting dan konten informasi.

Perppu AEoI sendiri menjadi persyaratan utama bagi Indonesia untuk menjadi negara anggota dalam pertukaran informasi. Kerja sama keterbukaan informasi ini mulai efektif pada 2017. Namun, Indonesia beserta beberapa negara lainnya baru mulai menerapkan pada September 2018.

Lalu bagaimana pendapat masyarakt terkait hal ini, apa pesan masyarakat untuk pemerintah? Berikut KATA MEREKA: 

1. Ulfi Dhiya (35 Tahun) Ibu Rumah Tangga

Belum tahu, enggak tahu tuh. Kalau enggak untuk kepentingan rakyat ya enggak kenapa-kenapa, baguslah.

Khawatir kalo bisa bikin saya susah. Tapi menurut saya enggak akan bikin rakyat susahlah ya. Terus bikin program menyejahterakan rakyat.

2. Ananda Putri (23 Tahun) Mahasiswa

Sudah tahu dari lama karena wacana ini sudah digemborkan sejak masa tax amnesty, jadi saya sudah tidak terkejut. Tentu saya sangat mendukung keputusan pemerintah mengeluarkan aturan ini. Karena saya yakin kalau banyak sekali wajib pajak yang belum bayar pajak dengan penuh. 

Saya sih tidak khawatir karena saya sudah patuh terhadap pajak. Pemerintah sudah dipercaya oleh masyarakat sehingga hendaknya dapat menjaga amanat ini dengan baik. Tidak menyalahgunakan wewenang pembukaan pajak untuk kepentingan pihak tertentu.

3. Fauzan Mauludi (25 Tahun) Karyawan Swasta

Saya belum tahu. Saya aja belum tahu masa saya ngasih pendapat. Gimana mau khawatir? Tahu aja enggak.

Saran buat pemerintah, diperjelas jangan hanya mengeluarkan peraturan saja.

4. Arbiansyah (23 Tahun) Mahasiswa

Tahu. Menurut saya bagus yaa karena memang ini biar adil antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi. 

Saya sih enggak terlalu khawatir karena memang itu kan dikhususkan untuk yang berpenghasilan tertentu ya. Asal jangan disalahgunakan saja sih harus benar-benar untuk kepentingan negara.

5. Nindia Maulida (27 Tahun) Karyawan Swasta

Tahu, itu yang keterbukaan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak kan. Menurut saya sih ini langkah yang sangat baik dilakukan pemerintah agar semua wajib pajak baik yang ada di luar dan dan di dalam negeri tidak bisa menghindar dari wajib pajak ini jadi semua uang yang ada di luar negeri bisa kita dapatkan tak ada lagi alasan atau tempat bagi wajib pajak untuk kabur.

Khawatir sih saya tidak karena sudah ada peraturannya juga kan bahwa itu hanya digunakan untuk peraturan perpajakan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan petugas pajak. Saya juga baca beritanya sudah ada peraturan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan jika data yang didapatkan oleh wajib pajak disalahgunakan, maka akan dikenakan sanksi juga jadi menurut saya tak ada yang perlu dikhawatirkan selama itu hanya untuk kepentingan perpajakan. Saran buat pemerintah ya saya rasa jangan sampai data yang didapatkan ini salah digunakan gunakanlah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ini jadi kesempatan bagi petugas pajak untuk mengancam atau menggunakan data ini untuk kepentingan diri sendiri. Jadi harus benar-benar diawasi implementasinya di masyarakat.

(kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini