Perintahkan K/L Bentuk Satgas, Jokowi: Tahun Depan Semuanya Harus WTP

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 23 Mei 2017 12:01 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 23 20 1697714 perintahkan-k-l-bentuk-satgas-jokowi-tahun-depan-semuanya-harus-wtp-mn6XK0gi8O.jpg Jokowi (Foto: Biro pers Setkab)

BOGOR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan masih adanya laporan keuangan kementerian atau lembaga (K/L) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini pun telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam laporan ini, BPK memberikan opini WTP atas 73 laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah ini mencapai 84% dibanding tahun lalu hanya 65% LKKL yang memperoleh WTP. Opini WTP pada 73 LKKL dan 1 LKBUN memberi kontribusi yang signifikan pada opini WTP LKPP Tahun 2016.

BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

Jokowi pun memerintahkan kementerian dan lembaga untuk membentuk satuan tugas (satgas) atau task force. Utamanya adalah bagi kementerian dan lembaga yang belum peroleh opini WTP.

"Yang sisanya ini saya titip kementerian dan lembaga segera dibentuk task force agar ke depan ini menjadi kewajiban sebetulnya ini jadi hal yang biasa dapat WTP, karena itu kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara itu dikelola dengan baik," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

Jokowi pun meminta semua kementerian atau lembaga memperoleh opini WTP pada laporan keuangan tahun ini. Melalui task force yang dibentuk, pemerintah pun harus menjalin hubungan dengan task force dari BPK.

"Kemudian yang WDP. Ini semuanya bentuk task force. Terus berkomunikasi dengan BPK. Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik, sekarang ndak. Semuanya WTP, tahun depan. Jangan ada yang disclaimer, WDP aja enggak boleh," ungkapnya.

Diharapkan, arahan ini dapat segera dijalankan oleh kementerian atau lembaga terkait. Pasalnya, hal ini sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara.

"Ini sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian, keuangan lembaga, dan keuangan rakyat," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini