Kementerian Susi Pudjiastuti Kena Disclaimer, Ini Penjelasan BPK

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 23 Mei 2017 14:58 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 23 320 1697907 kementerian-susi-pudjiastuti-kena-disclaimer-ini-penjelasan-bpk-vgyO5rflt3.jpg Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (Foto: iNews Tv)

BOGOR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah ini mencapai 84% dibanding pada 2016 hanya 65% LKKL yang memperoleh WTP. Opini WTP pada 73 LKKL dan 1 LKBUN memberi kontribusi yang signifikan pada opini WTP LKPP Tahun 2016.

BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

Khususnya untuk opini disclaimer atau TMP, terdapat 6 kementerian atau lembaga yang memperoleh opini ini. Di antaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, apa yang menyebabkan BPK memberikan opini disclaimer?

"Adanya masalah di persediaan, di pengadaan kapal, masalah tanah," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

Hal ini pun nantinya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Termasuk berbagai temuan yang juga ditemukan pada beberapa kementerian lainnya.

"Kan belum tentu juga itu ada fraud-nya atau pidananya atau fiktifnya. Belum tentu. Itu kan tinggal pertanggungjawabannya saja kemarin. Jadi minta saja diaudit dilakukan PDTT ke BPK-nya. Saya sudah bilang ke Irjennya. Nanti dilakukan," jelasnya.

Nantinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menunjukkan laporan penyelesaian beberapa hal. Salah satunya adalah tentang penyerahan kapal kepada nelayan.

"Jadi gini, kapal kan dibuat banyak kan yang dibagi ke nelayan. Nah pada saat 31 Desember itu belum selesai. Dikasih waktu perpanjangan sampai Maret kan. Masalah pertanggungjawabannya kayak berita acaranya kan banyak ya, apalagi dibagi buat nelayan. Teman-teman yang periksa kan mesti liat berita acara serah terimanya. Pada saat selesai pemeriksaan kan masih belum clear serah terima barangnya. Mungkin sekarang sudah selesai, tinggal diperlihatkan saja," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini