7 Hal Ini Paling Disoroti YLKI Terkait Tarif Listrik

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 23 Mei 2017 21:11 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 23 320 1698360 7-hal-ini-paling-disoroti-ylki-terkait-tarif-listrik-b1nzzH5NWr.jpg Foto: Feby Novalius

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai listrik masih menjadi keluhan konsumen yang masuk dalam laporan. Dari laporan tersebut ada 7 hal yang perlu diperhatikan pemerintah, dengan harapan bisa diperjelas kepada konsumen nantinya.

Pertama, aspek pemberian subsidi yang sudah tepat sasaran. Di mana ada rencana pemerintah mengalokasikan dana subsidi yang tidak tepat sasaran untuk meningkatkan rasio eletrifikasi Indonesia yang sekarang mencapai 92%.

"Data itu masih meragukan, karena 92% itu per desa atau per kapita. YLKI menilai rasio elektrifikasi baru 87%, kalau hitung desa. Artinya jangan desa yang baru terlistriki 3 rumah dianggap sudah terlistriki semua. Dari data terakhir masih ada 2.500 desa masih gelap,"ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi Pojok Energi, di Cikini, Jakarta, Selasa (23/5/2017)

Tulus mengatakan, untuk hal kedua yang disoroti adalah aspek keadilan sosial ekonomi. Dia menerangkan, masih banyak Perusahaan Listrik Negara belum masuk ke daerah yang disebut remote area. Jika di lihat dari foto udara yang terang masih Jawa, artinya masih ada kesenjangan listrik di sini.

Ketiga adalah aspek energi berkelanjutan. Tulus mengatakan, hasil listrik saat ini masih bersumber pada energi fosil yang pada dasarnya merusak lingkungan.

"Yang kita butuh adalah energi ramah lingkungan atau terbarukan. Jadi adil secara ekonomi dan adil terhadap lingkungan,"tuturnya.

Keempat adalah aspek kemiskinan. Tulus mengatakan, jika subsidi listrik yang dicabut membuat kemiskinan ada benarnya. Sebab, dampaknya pencabutan mencapai 2,86%, meskipun bila dibandingkan dengan rokok, pencabutan listrik masih terbilang rendah untuk membuat masyarakat miskin.

"Aspek kelima adalah psikologi dan pelayanan, pencabutan subsidi listrik yang harus diperhatikan. Faktor ini berkaitan dengan keenam, di mana pencabutan listrik sama dengan tarif neo liberal. Di mana tarif ditetapkan berdasarkan pasar, kurs, dan minyak dunia. Kita khawatir ini jadi kedok pemerintah untuk menaikan tarif,"ujarnya.

Dan faktor ketujuh, kata Tulus adalah aspek essential services yang harus diintervensi negara. Artinya, tarif jangan berdasarkan faktor apapun, tapi ada lembaga khusus yang mampu menghitung tarif.

"Jadi kenaikan bukan karena pasar, ini ditentukan atas hitungan lembaga khusus,"tuturnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini