nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Waduh, Waktu Urus Hak atas Bangunan di Medan Bertambah 15 Hari

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 25 Mei 2017 07:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 05 24 470 1699202 waduh-waktu-urus-hak-atas-bangunan-di-medan-bertambah-15-hari-nbY0TNnbPu.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA – Pemerintah pusat tengah gencar melakukan deregulasi pada sejumlah aturan hingga ke tingkat daerah. Deregulasi ini dilakukan agar kepercayaan investor kepada Indonesia mengalami peningkatan.

Hanya saja, upaya deregulasi ini tidak sepenuhnya diikuti oleh pemerintah daerah. Mengutip buku hasil evaluasi iklim usaha di darah tahun 2016 dari Asian Development Bank (ADB) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang diterbitkan hari ini, masih terdapat beberapa daerah yang justru menambah prosedur pada beberapa sektor pengurusan perizinan.

Salah satu daerah yang dimaksud adalah Medan. Berdasarkan laporan tersebut, prosedur pendaftaran hak atas tanah dan bangunan bertambah 1 prosedur dari 6 prosedur menjadi 7 prosedur. Prosedur yang ditambahkan adalah adanya persetujuan atau validasi atas nilai transaksi jual-beli oleh dinas pendapatan daerah (Dispenda).

Tak hanya itu, waktu pendaftaran hak atas tanah dan bangunan juga bertambah 15,5 hari. Sebelumnya, waktu pendaftaran membutuhkan waktu hingga 27 hari. Namun, waktu pendaftaran ini bertambah hingga 42,5 hari.

“(Penyebabnya) karena ada penambahan waktu pada pendaftaran hak atas tanah dan bangunan di kantor Badan Pertanahan Nasional dari 21 hari menjadi 30 hari dan mendapatkan persetujuan atau validasi atas nilai transaksi jual-beli oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 7,5 hari,” demikian hasil evaluasi dari ADB dan KPPOD rendah tentang iklim investasi seperti yang dikutip dari hasil laporannya, Rabu (24/5/2017).

Adapun biaya pendaftaran hak atas dan bangunan juga bertambah sebesar Rp2.499.820 dari sebelumnya Rp176.076.451 menjadi Rp183.295.184. Penyebabnya adalah karena bertambahnya nilai properti dalam asumsi studi.

Kenaikan biaya ini juga dialami oleh 4 kota besar lainnya yang menjadi fokus utama dalam melakukan evaluasi. Kota-kota tersebut adalah Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Alasan kenaikan biaya pendaftaran hak atas dan bangunan ini adalah karena bertambahnya nilai properti dalam asumsi studi.

Seperti diketahui, Indonesia telah berhasil menjadi 10 reformer terbaik di dunia dalam hal kemudahan berusaha pada tahun ini. Penyebabnya adalah meningkatnya peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) dari peringkat 106 menjadi peringkat 91 pada tahun ini.

Perbaikan terdapat pada beberapa sektor seperti memulai usaha yang saat ini menduduki peringkat 151 dari sebelumnya peringkat 167.

Selain itu, pendaftaran hak atas tanah secara keseluruhan juga membaik dari peringkat 123 menjadi peringkat 118. Namun, penurunan peringkat dialami sektor izin pendirian bangunan yaitu dari peringkat 113 menjadi peringkat 116.

Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia menduduki posisi 40 besar di dunia pada 2017. Sementara itu, dalam sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia ditargetkan masuk posisi 30 besar di dunia dalam hal kemudahan berbisnis.

Untuk itu, sejumlah perbaikan pun harus dilakukan oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, perlu perbaikan dalam waktu singkat lintas sektoral agar target ini dapat tercapai.

(rzk)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini