Image

Revisi Aturan, BUMN Siap-Siap Terima Tugas Khusus Negara

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2017, 14:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 06 06 320 1708912 revisi-aturan-bumn-siap-siap-terima-tugas-khusus-negara-JkyuACyVj6.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Hal ini pun telah dibahas dalam rapat koordinasi pada hari ini yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adipradana. Selain itu, turut pula hadir Deputi bidang Infrastuktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra.

Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa hal yang dibahas dalam poin revisi pada PP 45 ini. Salah satunya adalah tentang penugasan bagi perusahaan BUMN.

"Tadi kita revisi PP 45. Jadi penugasan khusus dan mendesak," kata Mardiasmo saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (6/6/2017).

Sementara itu, Deputi bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra mengatakan nantinya melalui aturan ini pemerintah dapat memberikan penugasan khusus bagi perusahaan BUMN. Penugasan ini juga dapat diberikan dalam keadaan yang mendesak sehingga sangat membutuhkan peran dari Kementerian BUMN.

"Jadi sebenarnya di UU BUMN kan sudah ada. Jadi untuk memberikan penugasan BUMN khusus dari pemerintah. Jadi ini kita lebih atur tata caranya. Kapan pemerintah bisa berikan penugasan khusus," jelasnya.

Nantinya, penugasan khusus ini akan kembali dibahas bersama jajaran Kementerian terkait. Termasuk di antaranya adalah Kementerian Keuangan dan jajaran Kementerian teknis lainnya.

"Jika pemerintah butuh untuk kepentingan rakyat, kepentingan umum, maka pemerintah boleh memberikan penugasan kepada BUMN. Nanti penugasan itu pada akhirnya kan sudah ada hitung-hitungan dibahas antar lintas. Ada dari Menteri Keuangan, nanti dari BUMN yang bersangkutan, Menteri teknis yang memberikan penugasan," jelasnya.

Hitung-hitungan pun nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh pemerintah. Khususnya aturan tentang untung rugi perusahaan BUMN dalam menjalankan tugas khusus dari negara.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini