Image

Terima Tugas Khusus, BUMN Peroleh Dana Talangan

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2017, 14:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 06 06 320 1708923 terima-tugas-khusus-bumn-peroleh-dana-talangan-NeeaB7Io2v.jpg Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra (Foto: Dedy Afrianto/Okezone)

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya akan menerima tugas khusus dari pemerintah. Hal ini pun telah ditegaskan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra mengatakan, hal ini sebelumnya juga telah diatur dalam PP Nomor 45 yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Hanya saja, terdapat beberapa hal yang perlu kembali ditegaskan dalam revisi aturan ini.

Salah satu hal yang akan diatur adalah tentang dana talangan jika perusahaan BUMN terima penugasan khusus dari pemerintah jika berpotensi merugikan bagi BUMN. Jika berpotensi merugikan, maka nantinya perusahaan BUMN akan memperoleh dana talangan dari pemerintah.

"Nanti akan disepakati di situ. Angka penugasan ini nanti akan merugikan atau tidak bagi BUMN. Kalau merugikan, sesuai UU BUMN itu juga nanti dikatakan bahwa negara itu juga harus memberikan talangan terhadap kerugian itu," kata Hambra saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Melalui aturan ini, maka perusahaan BUMN dapat dengan mudah menjalankan penugasan khusus dari pemerintah. Dana pun tak lagi menjadi alasan untuk menjalakan penugasan jika dibutuhkan.

"Ini lebih didetail lagi terkait bagaimana tata cara itu dihitung. Kalau dulu kan belum tahu basic untuk menghitung kerugian itu bagaimana, ada sih (hitung-hitungan), tapi kan bisa beda-beda. Kalau sekarang itu total biaya yang dikeluarkan oleh BUMN, nanti kan ada pemasukan. Kalau umpamanya tarifnya ditentukan oleh pemerintah, bisa jadi kan pendapatannya lebih rendah untuk BUMN yang bersangkutan. Basic-nya di situ. Nanti kemudian berapa marginnya itu pemerintah yang menentukan," jelasnya.

Hitung-hitungan dana talangan ini akan dilakukan sebelum penugasan dilakukan. Dengan begitu, perusahaan BUMN dapat menjalankan tugasnya untuk kepentingan umum, sekalipun dalam keadaan yang mendesak.

"Sama praktik bisa saja sesuai kebutuhan di lapangan ya. Jadi setelah jalan nanti dihitung. Kalau memang butuhnya segera ya segera. Kalau yang idealnya dihitung sebelum pelaksanaan," tuturnya.

Revisi aturan ini pun telah selesai dibahas pada tingkat kementerian. Nantinya, revisi aturan ini akan siap diterbitkan setelah melalui serangkaian prosedur.

"Tadi sudah selesai. Tinggal proses lebih lanjut," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini