Image

Revisi Aturan, Menteri Jadi Mediator jika BUMN Bersengketa

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2017, 14:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 06 06 320 1708931 revisi-aturan-menteri-jadi-mediator-jika-bumn-bersengketa-YUfbjANkKC.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya harus siap menjadi mediator jika perusahaan BUMN bersengketa. Hal ini pun menjadi salah satu poin dalam revisi aturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

"Menteri BUMN menjadi mediasi apabila antar BUMN bersengketa. Supaya sesama keluarga, masa sih harus berantem di luar," kata Deputi Bidang Infrastuktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Selama ini, lanjutnya, mediasi dilakukan oleh pengadilan. Aturan ini pun menjadi payung hukum bagi Menteri BUMN untuk menjadi mediator pada setiap sengketa yang dihadapi antar Kementerian BUMN.

"Selama ini ke pengadilan atau arbitrase. Ada sebenarnya selama ini dilakukan juga oleh Menteri BUMN . Tapi mungkin karena payung hukumnya dianggap tidak ada oleh BUMN jadi ada yang selesai ada yang tidak," jelasnya.

Artinya, nantinya sengketa akan diselesaikan pada internal BUMN. Revisi aturan ini pun akan segera diterbitkan oleh pemerintah.

"Ya kalau memang kalian ada dispute atau apa ya datang sini kita duduk bareng kita diskusikan bareng kita sepakati bersama," jelasnya.

Seperti diketahui, revisi aturan ini telah dibahas dalam beberapa kali rapat koordinasi pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun tujuan revisi aturan ini adalah untuk memperjelas penugasan bagi perusahaan BUMN.

"Ada hal-hal yang masih jadi dispute pertanyaan yang bisa menimbulkan debatable. Kita selesaikan supaya jangan muncul lagi persoalan. Kayak tadi misal Kementerian BUMN menjembatani mereka untuk berdamai. Setelah berdamai mereka masih ragu untuk jalankan. Kenapa? Apa kewenangan kita menjadi mediasi. Kenapa harus dilakukan? Ini efektif sekali untuk BUMN," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini