Image

BUMN Manfaatkan 3 Aset Ini, Harus Izin Negara!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2017, 15:20 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 06 06 320 1709007 bumn-manfaatkan-3-aset-ini-harus-izin-negara-tHU9J3VBER.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah melakukan pembahasan poin-poin dalam revisi aturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Dalam revisi aturan ini, terdapat beberapa hal yang kembali dipertegas oleh pemerintah, salah satunya mengenai aset milik perusahaan BUMN.

"Pengaturan, penegasan. Kita masih sering dispute aset BUMN mana saja. Makanya kita pertegas. Aset BUMN itu minimal tiga macam," kata Deputi bidang Infrastuktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Terdapat 3 jenis aset yang kembali dipertegas oleh pemerintah dalam aturan ini. Salah satunya adalah penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah.

"Pertama berupa penyertaan modal negara. Jadi kalau negara melakukan penyertaan modal dia masuk ke aset perusahaan. Kemudian hasil pengembangannya, dan aset lain yang didapat dari sumber yang lain," imbuh Hambra.

Selain 3 aset ini, jajaran direksi perusahaan BUMN memiliki wewenang penuh untuk mengelola perusahaan. Hal ini perlu dipertegas karena selama ini masih terdapat kesalahan interpretasi tentang aturan ini.

"Ditegaskan urusan aset BUMN pengelolaannya segala macam jadi urusan manajemen perusahaan yang dibatasi dengan UU kalau memang ada atau dengan PP kalau ada atau anggaran dasar kalau ada. Direksi punya kewenangan full untuk mengelola perusahaan termasuk mengelola aset perusahaan, kecuali yang dibatasi tiga hal tadi," jelasnya.

Jika akan menggunakan 3 aset BUMN yang diatur dalam revisi aturan ini, maka terdapat mekanisme yang harus dilalui. Salah satunya adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Pembatasan itu dua macam, ada yang sifatnya larangan, ada yang sifatnya memerlukan approval dari organ yang lain, misalnya dewan komisaris atau dari RUPS," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini