Image

Terkait APBN, Menkeu Dilibatkan dalam Pengelolaan BUMN!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2017, 15:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 06 06 320 1709042 terkait-apbn-menkeu-dilibatkan-dalam-pengelolaan-bumn-ZMEtmO4BmR.jpg (Ilustrasi: Situs Kemenkeu)

JAKARTA - Pemerintah tengah merampungkan poin-poin dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Pembahasan pun telah dilakukan beberapa kali di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Salah satu hal yang diatur dalam revisi PP ini adalah penugasan khusus bagi Kementerian BUMN. Nantinya, perusahaan BUMN akan memperoleh penugasan khusus dari pemerintah, termasuk jika dalam keadaan mendesak.

"Jadi sebenarnya di UU BUMN kan sudah ada. Jadi untuk memberikan penugasan BUMN khusus dari pemerintah. Jadi ini kita lebih atur tata caranya. Kapan pemerintah bisa berikan penugasan khusus," kata Deputi Bidang Infrastuktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (6/6/2017).

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa terdapat beberapa poin revisi lainnya dalam PP ini. Salah satunya adalah wewenang Menteri BUMN dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

"Ya, selain penugasan kan ada beberapa pasal yang belum ada ditambahkan. Kuasa Bu Menteri pada RUPS ditambahkan. Artinya itu penyempurnaan yang lama. Lalu bagaimana karyawan di satu BUMN jadi direksi BUMN itu kan belum diatur," jelasnya.

Khususnya untuk penugasan, lanjut Mardiasmo, tidak semua perusahaan BUMN dibebankan tugas khusus. Pemerintah akan memberikan tugas khusus jika memang bersifat mendesak.

"Kalau pemerintah memandang perlu penugasan untuk sesuatu yang mendesak, dan itu berkaitan dengan kepentingan umum diatur di situ," ungkap Mardiasmo.

Dalam aturan ini, juga terdapat poin revisi tentang dana talangan jika perusahaan BUMN menjalankan tugas khusus dari negara. Namun, dana talangan ini harus dibahas bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"(Penugasan) yang mendesak ada Perpresnya, melibatkan menteri terkait dengan dikoordinasi. Nanti juga melibatkan Menkeu, kan kalau ada konsekuensi dengan APBN, Menkeu harus dilibatkan juga, harus diaudit dulu supaya BUMN yang ditugasi juga tidak bisa inefisiensi. Kalau ada yang tidak dibenarkan ganti kan enggak boleh, maka harus diaudit dulu, supaya selisih antara penugasan dengan biaya yang dikeluarkan, bisa diketahui. Supaya kalau ditombokin negara, tombok benar-benar sesuai penugasan bukan tombok yang tidak sebagaimana mestinya," tutup Mardiasmo.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini