Image

Menko Luhut Ajak Dunia Atasi Masalah Sampah Laut

ant, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2017, 15:25 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 06 07 320 1710025 menko-luhut-ajak-dunia-atasi-masalah-sampah-laut-1shgSv77ZU.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak kalangan dunia dalam Konferensi Kelautan Dunia di Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah sampah plastik di laut.

Dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, Luhut menegaskan tujuan Konferensi Kelautan Dunia PBB adalah untuk melakukan kerja sama menyelesaikan masalah kelautan di dunia.

"Dalam konferensi ini kami para peserta berkomitmen untuk saling bekerjasama satu sama lain untuk mengatasi masalah ini. Terkadang orang melihat kami, Indonesia, sebagai korban (sampah plastik di laut) karena posisi negara kami yang strategis. Tetapi kami berpikir masalah ini harus diatasi dengan kerja sama antarnegara," katanya.

Luhut mengatakan ada tiga hal pokok yang didiskusikan dalam konferensi tersebut. Pertama, mengenai cara mengatasi masalah sampah, masalah penangkapan ikan liar (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUUF), serta upaya mengimplementasikan hasil diskusi.

Indonesia sendiri, lanjut dia, telah menerapkan beberapa aksi untuk mengurangi persoalan sampai di laut, terutama yang bersifat sosialisasi untuk memperbaiki pandangan masyarakat soal sampah.

"Kami memasukkannya dalam kurikulum sekolah, melakukan sosialisasi ke lingkup terkecil di masyarakat, meminimalkan pembuangan sampah plastik ke laut dan sebisa mungkin melakukan pemungutan sampah plastik di laut," katanya.

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mengatasi sampah plastik di laut yang disusun dalam dalam lima pilar, yakni perubahan perilaku, mengurangi produksi sampah di darat, mengurangi produksi sampah dari aktivitas di laut, mengurangi produksi dan penggunaan sampah, serta meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan dan penegakan hukum.

Luhut menjelaskan kerusakan laut dan "illegal fishing" akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan 4.000 pulau berpenduduk dan memiliki 99.000 km garis pantai, tentunya banyak yang menggantungkan hidupnya pada lautan.

"'Illegal fishing', kerusakan alam laut, tentu akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang bergantung pada kekayaan laut, seperti nelayan tetapi juga sektor pariwisata karena sektor ini merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar," katanya.

Masalah terorisme yang juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi Indonesia ditengarai berlatarbelakang keluarga miskin.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan program dana desa.

"Kami telah menyalurkan bantuan dana desa kepada 7.4975 desa di pedalaman dan desa-desa terpencil di garis pantai. Mungkin bagi Anda ini sesuatu yang tidak berarti tapi ternyata bantuan ini cukup untuk membuat perekonomian bergerak dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya," ujarnya.

Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia VIdar Helgesen yang juga memimpin konferensi tersebut bersama Luhut mengatakan konferensi yang digelar selama dua hari itu diikuti oleh hampir 1.800 peserta antara lain delapan kepala negara, satu wakil presiden, tujuh perdana menteri dan perwakilan pemerintahan serta lembaga swadaya masyarakat.

"Dalam dua hari konferensi, peserta membicarakan berbagai topik yang berhubungan dengan kemaritiman seperti pengaturan, perlindungan, konservasi dan restorasi dan beberapa komitmen dari negara-negara donor telah dibuat untuk melaksanakannya," kata Helgelsen.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini