Image

BUSINESS SHOT: Google Bayar Pajak, Berapa Sih?

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2017, 14:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 06 16 20 1717997 business-shot-google-bayar-pajak-berapa-sih-Lm03nUHlRa.jpg Ilustrasi: Reuters

JAKARTA - Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil memungut pajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd. Hal ini pun merupakan salah satu hasil dari upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menarik pajak dari Google.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, DJP sudah melakukan pembahasan dengan pihak Google dan sudah ada satu perjanjian (agreement) dengan Google berdasarkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2016. Sayangnya, Sri Mulyani tidak mendetailkan apa isi agreement tersebut.

"Ini sesuatu yang sifatnya rahasia satu orang membayar berapa. Agreement itu berdasarkan SPT 2016. Gitu aja," tuturnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.

Oleh karena sifatnya rahasia, menurut Sri Mulyani, tidak ditetapkan berapa yang harus dibayar. "Jadi kita tidak lakukan berapa satu perusahaan atau wajib pajak bayar berapa," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil investigasi DJP, Google menunggak pajak hingga Rp5,5 triliun plus denda. Jika dirincikan, pajak Google sebesar Rp1 triliun per tahun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, keputusan Google untuk membayar pajak ini tidak terlepas dari upaya Google untuk menjaga reputasi yang dimiliki. Pasalnya, Google selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan raksasa di dunia.

"Jadi tidak akan mengorbankan reputasinya," kata Rudiantara di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu 14 Juni 2017.

Namun, tugas pemerintah belum usai. Pemerintah pun masih menginginkan Google berbentuk badan usaha tetap di Indonesia.

"Nanti ini di Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan proses pungutan pajak terhadap perusahaan yang berbisnis secara dalam jaringan di Indonesia dapat lebih mudah apabila saat ini sudah terdapat peraturan hukum yang mengikat untuk mengatur hal tersebut.

Namun, peraturan hukum yang dimaksud saat ini belum memadai untuk memungut pajak penghasilan dari perusahaan berbasis elektronik. Padahal bisnis seperti ini sedang berkembang pesat karena mengikuti perkembangan zaman.

Karena itu, menurut dia, upaya memungut pajak dari perusahaan dengan reputasi dunia seperti Google tidak akan mudah dan membutuhkan proses dialog, agar bisa menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan korporasi.

Risikonya, hasil dari negosiasi terkait kewajiban perpajakan tersebut tidak bisa menghasilkan kesepakatan yang baku, karena apa yang dicapai pada 2017, belum tentu sama dengan 2018.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini