Image

Birokrasi, Kepastian Hukum, dan Infrastruktur Kunci Perbaiki Daya Saing Indonesia

Widi Agustian, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2017, 13:51 WIB
https img o okeinfo net content 2017 06 20 320 1720657 birokrasi kepastian hukum dan infrastruktur kunci perbaiki daya saing indonesia 7AR75uD7r1 jpg (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Di era globalisasi dan perdagangan bebas, negara-negara di dunia terus berlomba-lomba mendongkrak daya saing agar semakin kompetitif dalam berbagai sektor. Bagi sebuah negara, daya saing menjadi salah satu parameter ketahanan dalam menghadapi tantangan pembangunan dan kemajuan bangsa lewat kekuatan ekonomi, politik, budaya, bahkan kekuatan militer.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (Cisfed) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan bahwa Indonesia perlu bekerja keras dalam memperbaiki daya saing global, karena berdasarkan ‘The 2017 IMD World Competitiveness Yearbook’ oleh International Institute for Management Development (IMD), sebuah sekolah bisnis terkemuka dunia yang berbasis di Swiss, Indonesia menempati posisi terakhir di antara negara-negara ASEAN, yang dikaji dalam ‘Yearbook’ tersebut.

"Kendati pada tahun ini terjadi peningkatan peringkat daya saing Indonesia ke ranking 42 dari ranking 48 di tahun 2016, tetapi hal tersebut belum mampu mendongkrak negara kita keluar dari posisi buncit di antara negara-negara ASEAN," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (20/6/2017).

“Bahkan peringkat kita sekarang (2017) masih di bawah peringkat kita di tahun 2014 (ranking 37) dan 2013 (39),” tambah dia.

Di antara negara-negara kawasan ASEAN, Singapura menduduki peringkat tertinggi yaitu berada pada posisi ketiga, disusul Malaysia (24), Thailand (27), serta Filipina di posisi ke-41 tepat di atas Indonesia (42). Posisi negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainnya umumnya juga di atas Indonesia seperti Hong Kong (1), Taiwan (14), Selandia Baru (16), China (18), Australia (21), Jepang (26), dan Korea Selatan (29).

Menurut Farouk, meski pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) terus berupaya melakukan pembenahan di berbagai bidang, nyatanya hasil yang didapatkan belum cukup untuk mendongkrak ranking kita ke level tertinggi pada 2014 (37), apalagi untuk mengejar Malaysia dan Thailand. Dalam beberapa subindikator, daya saing Indonesia tertinggal di banding negara-negara tetangga khususnya di area efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

“Dalam hal efisiensi pemerintahan, persoalan utama Indonesia adalah kerangka institusional, hukum bisnis, dan kerangka sosial. Kerangka institusional yang perlu perbaikan serius adalah penciptaan kerangka regulasi dan birokrasi yang kondusif terhadap bisnis (tidak ribet dan complicated), pemerintahan bersih dan bebas korupsi, dan kepastian hukum,” jelas Farouk.

Farouk menambahkan bahwa kecenderungan di mana terjadi pelemahan KPK di satu sisi dan politisasi KPK di sisi lain semuanya mengirimkan tanda-tanda yang negatif bagi perbaikan daya saing Indonesia di level internasional.

“Untuk memperbaiki daya saing secara signifikan di pemerintahan dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia mutlak memerlukan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang bersih, efisien, dan profesional yang dapat menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat,” tambah Farouk.

Di area efisiensi bisnis, Farouk menyoroti kebutuhan pembukaan akses keuangan yang lebih merata kepada bisnis baik dari perbankan, lembaga keuangan nonbank ataupun pasar modal.

“Di sisi lain bisnis juga sudah harus mulai sadar terhadap konsep Good Corporate Governance, etika, integritas, maupun tanggung jawab sosial,” kata Farouk.

Dia menilai, efisiensi sektor pemerintahan dan bisnis di Indonesia seperti dua sisi mata uang, keduanya perlu dibenahi agar arus penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri dapat menjadi semakin besar, sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Hal ini pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

“Tantangan Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inlusif (menunjang pemerataan ekonomi). Sumber-sumber daya ekonomi tidak boleh dinikmati oleh sekelompok orang saja. Pemerintah harus memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan tidak membuat regulasi yang membelenggu dunia usaha,” paparnya.

Subindikator penting terakhir yang perlu dibenahi adalah infrastruktur. “Indonesia mempunyai kebutuhan yang kritis terhadap pembangunan infrastruktur, di subindikator infrastruktur Indonesia masuk di jajaran terbawah, di peringkat ke-59 dari 63 negara,” jelas Farouk.

Memang, di satu sisi pemerintah terus menggenjot proyek infrastruktur untuk mengejar pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan pendapatan. Hanya saja, pemerintah masih terbelit ketersediaan dana untuk program infrastruktur tersebut dan prioritas pembangunan infrastruktur yang belum jelas.

"Persoalan ini membuat peringkat daya saing Indonesia di sektor infrastruktur belum mampu mengimbangi Malaysia yang berada di peringkat kedua setelah Singapura di negara-negara ASEAN. Indonesia di peringkat lima, kalah dari Thailand dan Filipina," papar Farouk.

Menurut dia, peringkat daya saing Indonesia yang terlemah ada di sektor infrastruktur, yaitu menduduki peringkat 59 dari 63 negara sesuai penilaian IMD.

Farouk menyimpulkan, untuk menjadi negara yang lebih maju dan punya daya saing di level internasional, Indonesia perlu menciptakan lingkungan ramah bisnis, mulai dari birokrasi yang bersih dan melayani, kepastian hukum, dan infrastruktur yang memadai. Lebih lanjut, Farouk menuturkan, belum kompetitifnya iklim investasi di Tanah Air juga tidak terlepas dari aspek penegakan hukum dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien bahkan cenderung korup.

Dia mendorong pemerintah meminimalisasi segenap faktor penghambat daya saing, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan birokrasi yang sudah menjadi agenda dalam paket kebijakan ekonomi. “Birokrasi yang simpel dan ‘friendly’ kepada segenap pelaku bisnis dan bebas korupsi harus diwujudkan agar daya saing Indonesia terangkat,” harap Farouk.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini