Image

TREN BISNIS: Negosiasi Berkepanjangan Izin Freeport hingga Uji Coba Simpang Susun Semanggi

Donald Banjarnahor, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2017, 06:36 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 07 05 320 1729535 tren-bisnis-negosiasi-berkepanjangan-izin-freeport-hingga-uji-coba-simpang-susun-semanggi-teIqs2EdXI.jpg Ilustrasi (foto: Okezone)

JAKARTA - Persoalan Freeport telah diputuskan untuk diselesaikan dengan perundingan antara pemerintah dengan PT Freport Indonesia. Hingga saat ini atau sejak kick off meeting pada Mei, belum ada hasil keputusan apa pun. Lantas seperti apa proses perundingan Freeport dengan pemerintah sekarang ini?

Sementara itu, Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi II masuk tahap penyelesaian pekerjaan dan akan diujicobakan akhir Juli 2017. Pemprov DKI Jakarta optimistis jalan layang melingkar itu bisa mengurai kemacetan hingga 30%.

Selanjutnya ada informasi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menilai tarif taksi online dibandingkan taksi konvensional masih tetap lebih terjangkau meski telah mengalami penyesuaian aturan tarif atas dan tarif bawah. Dengan tarif yang terjangkau, tentunya akan cukup memberikan keuntungan bagi pelanggan taksi online.

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Freeport: Perundingan Masih Dilanjutkan!

Sejak diputuskan bahwa persoalan Freeport harus diselesaikan dengan perundingan antara pemerintah dengan PT Freport Indonesia. Hingga saat ini atau sejak kick off meeting pada Mei, belum ada hasil keputusan apa pun.

Lantas seperti apa proses perundingan Freeport dengan pemerintah sekarang ini?

Ketua Tim Perundingan Freeport sekaligus Direktur dan Executive Vice Presiden Freepot Tony Wenas mengatakan, memang sejak kick off meeting kedua belah pihak berharap proses perundingan bisa diselesaikan dengan cepat. Bahkan diproyeksikan bisa selesai sekira dua bulan.

"Masih ada proses perundingan itu sendiri, ini masih dilanjutkan,” tuturnya di sela acara halalbihalal Kementerian ESDM di Ruang Sarulla, Gedung Sekretaris Jenderal ESDM, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Menurutnya, yang menghambat sebenarnya tidak ada hanya kemarin proses perundingan harus tertunda karena adanya libur Lebaran. Meski demikian, dalam waktu dekat perundingan akan kembali dilanjutkan.

"Kami tetap optimistis bisa tercapai win win solution. Kalau dikatakan beku (proses perundingan) sih enggak, semua kan satu paket, sehingga memang semua saling berhubungan sehingga enggak bisa dibilang mana yang sudah disetujui mana yang belum. Sehingga ini perlu dibahas lengkap, komprehensif," ujarnya.

Sementara itu, Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi II masuk tahap penyelesaian pekerjaan dan akan diujicobakan akhir Juli 2017. Pemprov DKI Jakarta optimistis jalan layang melingkar itu bisa mengurai kemacetan hingga 30%.

Selanjutnya ada informasi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menilai tarif taksi online dibandingkan taksi konvensional masih tetap lebih terjangkau meski telah mengalami penyesuaian aturan tarif atas dan tarif bawah. Dengan tarif yang terjangkau, tentunya akan cukup memberikan keuntungan bagi pelanggan taksi online.

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Simpang Susun Semanggi Diuji Coba Akhir Juli

Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi II masuk tahap penyelesaian pekerjaan dan akan diujicobakan akhir Juli 2017. Pemprov DKI Jakarta optimistis jalan layang melingkar itu bisa mengurai kemacetan hingga 30%.

Sambil mempersiapkan uji coba, Pemprov DKI juga tengah mengajukan sertifikat layak fungsi (SLF) Simpang Susun Semanggi bersamaan dengan koridor busway XIII (Ciledug-Tendean). Pengajuan SLF ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami akan koordinasi dengan Pak Menteri. Kalau memang sudah layak, ya sudah. Apalagi, Simpang Semanggi akan open traffic akhir bulan ini. Jadi, sebelum diresmikan tanggal 17 Agustus sudah kita coba arus lalu lintasnya,” ucap Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan Tidak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hananto Krisna menjelaskan, Simpang Susun Semanggi saat ini masih penyelesaian pekerjaan parapet di on ramp jembatan, pemasangan LED dan lighting, pekerjaan rambu/marka jalan, termasuk penerangan jalan umum (PJU), dan pekerjaan perapian yang lain.

Di atas jembatan sudah diaspal. “Kontraktor pelaksana juga menyiapkan lighting atau pencahayaan sehingga akan tampak indah pada malam hari. Lighting ini bukan cuma terang, tapi juga akan menambah keindahan kawasan Semanggi. Ini diharapkan menjadi ikon baru Kota Jakarta,” kata dia.

Terkait serah terima aset, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat menuturkan, serah terima akan dilakukan ketika pembangunan hasil kompensasi koefisien luas bangunan (KLB) dinyatakan selesai sesuai gambar dan teknis.

Menurut dia, pemerintah melalui tim independen akan menilai harga barang yang diserahkan pengembang. Jika nilainya kurang seperti dalam perjanjian kerjasama, pengembang harus membangun sarana prasarana lagi. “Proses serah terima menunggu appraisal dari konsultan independen,” ucap Gamal.

Total kompensasi KLB perusahaan swasta PT Mitra Panca Persada sebesar Rp579 miliar. Sedangkan hitungan pembangunan Simpang Susun Semanggi dari perusahaan tersebut sebesar Rp369 miliar.

Artinya, ada sisa sebesar Rp210 miliar apabila tim appraisal memiliki hitungan yang sama. Sisa kelebihan itu akan digunakan untuk penataan ulang jalan atau jalur pedestrian/trotoar di kawasan Sudirman di luar area mass rapid transit (MRT).

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, keberhasilan Simpang Susun Semanggi mengurangi kemacetan, bergantung kebijakan pembatasan ketat pengguna kendaraan pribadi yang masuk ke pusat kota.

Pembatasan kendaraan bisa dengan menerapkan sistem ganjil genap secara konsisten atau segera memberlakukan electronic road pricing (ERP) serta mengalihkan warga pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi massal yang nyaman dan memadai. “Kalau mau efektif, ya harus siapkan fasilitas pendukung jembatan tersebut. Batasi kendaraan pribadi dan alihkan ke kendaraan umum. Yang paling penting Susun Semanggi harus punya SLF dan harus diserahterimakan dahulu asetnya ke DKI,” ungkap Nirwono.

Pembangunan Simpang Susun Semanggi dikerjakan oleh perusahaan swasta dalam bentuk KLB. Artinya, sebelum diujicobakan Susun Semanggi harus diserahterimakan ke Pemprov DKI berikut dengan SLF yang dikeluarkan Kementerian PUPR sebagai bukti jalan layang melingkar itu layak dan aman.

Ke depan Pemprov DKI perlu mengevaluasi penggunaan dana KLB atau corporate social responsibility (CSR) untuk kepentingan pembangunan publik seperti jalan dan taman. Penggunaan air, listrik, dan kemacetan akibat peninggian gedung perusahaan swasta tidak bisa dihitung dengan rupiah.

“Penggunaan dana KLB tidak bisa menghitung total rupiah tinggi gedung yang dibangun lalu hasilnya digunakan untuk pembangunan Kota Jakarta. Pikirkan dampak dari peninggian gedung ke depan. Penggunaan dana KLB atau CSR itu harus dievaluasi lantaran pembangunan tidak berkelanjutan dan perawatannya juga tidak jelas,” ungkap dia.

Perubahan Tarif Taksi Online, Menhub: Tetap Lebih Murah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai, tarif taksi online dibandingkan taksi konvensional masih tetap lebih terjangkau meski telah mengalami penyesuaian aturan tarif atas dan tarif bawah.

"Sebenarnya tarif yang baru, Rp3.500 untuk taksi online lebih murah, karena dia tidak ada tarif buka pintu, jadi lebih murah lumayan bisa 15%, taksi online masih punya keuntungan dia masih fleksibel," kata Menhub di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Dengan tarif yang terjangkau, tentunya akan cukup memberikan keuntungan bagi pelanggan taksi online. Namun demikian, Budi Karya menekankan bahwa jangan hanya memikirkan jangka pendek saja dengan diberlakukannya tarif rendah.

"Karena ini memang melihat over all jangka panjang, bukan operatornya saja, tetapi memikirkan, sopir taksinya, bukan mikrin pelanggan jangka pendek tetapi pelanggan jangka panjang," lanjutnya.

Sebab, Menhub mengatakan, dengan tarif rendah yang diberlakukan bagi taksi online menbuat persaingan menjadi tidak sehat.

"Karena ada suatu kecendurangan operator bersaing untuk saling mematikan, nah oleh karenanya, kita lakukan kesetaraan, agar ketiga operator tetap beroperasi dengan baik, dengan angka yang pantas, bukan irasional itu," tambahnya.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini