Image

Pemindahan Ibu Kota Harus Dikaji Matang!

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 05 Juli 2017, 14:12 WIB
https img okeinfo net content 2017 07 05 470 1729152 pemindahan ibu kota harus dikaji matang Wqv5yYFDVs jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara harus dikaji secara matang. Pemerintah jangan hanya mengejar target, tapi juga mempertimbangkan berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, termasuk pendanaan.

Harapan ini disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Secara substantif mereka tidak mempersoalkan pemindahan ibu kota, tapi mereka pesimistis hal tersebut bisa direalisasikan pada 2018 atau 2019.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Jokowi. Dia bahkan mengatakan, kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan rampung tahun ini dan pada 2018 atau 2019 mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan.

”Pemindahan kecamatan saja perlu anggaran, butuh bangun kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan lain-lain, apalagi ibu kota. Kalau kapan-kapan boleh,” ujar Zulkifli Hasan di Jakarta.

Ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menginginkan Presiden Jokowi fokus merealisasikan sejumlah janji kampanye, ketimbang memindahkan ibu kota ke daerah lain. Sebab, dia merasa masih banyak janji kampanye Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini.

”Infrastruktur. Tol di Jawa belum selesai, Sumatera belum selesai. Targetnya tahun depan selesai. Belum power plant listrik, sarana irigasi, pertanian, dan lain-lain,” ucapnya.

Fadli Zon menilai, memindahkan negara membutuhkan waktu lama. Persiapannya tidak cukup hanya dua sampai tiga tahun. Dia pun lantas mencontohkan proses pemindahan Ibu Kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang memakan waktu cukup lama.

Dia sendiri menganggap rencana pemindahan ibu kota belum mendesak. Kendati demikian, dia menilai gagasan itu bagus jika kondisi ekonomi nasional sedang baik. ”Dan kita cukup banyak uang untuk membangun,” papar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini di Jakarta.

Sebab, kata dia, dibutuhkan dana ratusan triliun untuk awal memindahkan ibu kota negara. Sedangkan saat ini utang Indonesia saja sudah begitu banyak. ”Kalau dari sisi gagasan, kami dukung gagasan itu sebagai gagasan. Tapi untuk realisasi, cobalah hitung yang benar,” ucap Fadli Zon.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membenarkan pemerintah sedang mengkaji perpindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, kajian tersebut dilakukan secara bertahap dan memiliki tingkatan.

”Ada kajian awal, ada kajian yang tentu sudah lebih mendalam, ada kajian bagaimana pembangunannya yang jelas, macam-macam, bertingkattingkat itu. Kalau tahun ini mungkin proposal lah,” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden.

Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengungkapkan, ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Aspek dimaksud meliputi penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada pulau lainnya di Indonesia.

Palangka Raya Gantikan Jakarta?

Ke mana pemerintah akan memindahkan ibu kota negara? Hingga kini masih menjadi tanda tanya. Bambang Brodjonegoro masih enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut. Dia menukaskan, penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji. Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.

”Maka 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang. Bambang sebelumnya sempat menyebut ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Palangka Raya sendiri jauh hari sudah digagas oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Presiden Jokowi yang dikonfirmasi wartawan kemarin juga belum memastikan ke mana ibu kota negara akan dipindahkan. Jokowi menyatakan, ia akan menyampaikan rencana pemindahan ibu kota tersebut pada waktunya. ”Nanti akan saya sampaikan pada waktunya,” kata Jokowi saat meninjau Bursa Efek Indonesia di Jakarta.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota telah dilakukan dengan kajian dan studi awal dalam mencari alternatif-alternatif lokasi lain selain Palangka Raya. ”Saya juga belum boleh mengumumkan, tapi kami sedang cari alternatif tempat, di samping Palangka Raya, tempat yang paling suitable, yang paling bagus,” kata Sofyan.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, teori megapolitan yang dicetus oleh Mantan Gubernur DKI Sutiyoso bisa saja dipertimbangkan termasuk wacana pemindahan wilayah ibu kota ke Jonggol, Bogor yang mencuat di era Mantan Presiden Soeharto. Karena itu, perlu adanya pembahasan secara mendalam. ”Dulu zaman Pak Harto sudah direncanakan di Jonggol, sekarang evaluasi saja dulu Jonggol, di sana banyak tempat bancakan tanah. Jangan tiba-tiba pluk pluk pengen lompat (ke Kalimantan). Ini ada soal duit, sejarah, budaya, enggak bisa langsung bikin isu. Nasib Jembatan Selat Sunda mau diterusin apa tidak? Ini harus diomongin dulu,” kata Fahri.

Untuk diketahui, selain Palangka Raya dan Jonggol, beberapa kota lain pernah diusulkan sebagai pengganti Jakarta. Kota dimaksud di antaranya Purwakarta dan Cirebon.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini