nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Swasta Ditolak dalam Pemindahan Ibu Kota, Begini Alasannya!

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 07 Juli 2017 11:25 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 07 07 470 1730756 swasta-ditolak-dalam-pemindahan-ibu-kota-begini-alasannya-fMwTyaDIzG.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Rencana pemerintah melibatkan pihak swasta dalam pemindahan ibu kota ditentang kalangan DPR. Mereka menilai pelibatan swasta dalam pendanaan pemindahan ibu kota negara hanya akan memicu persoalan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pemerintah seharusnya berperan sepenuhnya untuk melakukan pemindahan ibu kota tanpa harus melibatkan pihak swasta.

“Itu harusnya negara yang membuat bukan swasta. Kalau swasta nanti itu bisa-bisa negara atau pemerintah me nyewa pada pihak swasta, dan itu akan sangat mengganggu. Nantinya akan ada konflik kepentingan. Jadi harus negara yang membangun fasilitas utama penting,” katanya di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Fadli Zon, pemerintah dituntut untuk memublikasikan lebih dulu konsep dari ibu kota yang baru.

“Saya sudah lihat di Brasil, dulu ibu kotanya di Rio de Janiero, kemudian dipindahkan ke Brasilia dengan proses yang cukup lama dan mereka kantornya berdekatan, kementerian a, kementerian b, kementerian c,” paparnya.

Rencana pelibatan pihak swasta dalam pendanaan pemindahan ibu kota negara ini sebelumnya diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro.

Dia mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas bakal mendorong keterlibatan swasta dalam merealisasikan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain. Keterlibatan yang akan diminta dalam sisi pendanaan.

"Kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libat kan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan wacana pemindahan ibu kota harus disertai dengan pemikiran matang mengenai pemindahan sejumlah orang ataupun perangkat pemerintahan yang ada di ibu kota.

“Penting pemerintah mengkaji perpindahan ribuan bahkan ratusan ribu orang yang dimutasi ke ibu kota baru de ngan beban keluarganya. Sejumlah aspek pun harus dikaji, misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota,” ucapnya.

Hetifah Sjaifudian menilai wacana pemindahan ibu kota punya dampak baik karena pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya dinilai tidak seimbang. Selain itu, menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Sementara itu, Komisi XI DPR bakal memanggil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brod jo negoro terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke daerah lain.

“Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu,” kata ang gota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno.

Menurut dia, pemindahan ibu kota bukan persoalan yang mudah. Berbagai aspek dinilai perlu dipikirkan secara matang dalam melaku kan hal tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum diajak Bappenas membahas rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke daerah lain. Namun, mantan Gubernur Bank Indonesia ini akan melihat hasil kajian yang dilakukan Bappenas.

“Kita belum ikut membicarakannya. Nanti kita lihat setelah mereka selesai studinya,” ujar Darmin.

Karena itu, Darmin enggan menanggapi rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke daerah lain. Sebab, kajian sementara dari Bappenas mengenai pemindahan ibu kota itu belum diketahuinya.

“Biarlah studinya selesai dulu dari Bappenas. Saya jangan berkomentar sebelum baca soalnya studinya,” kata mantan Direktur Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan ini.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini