nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ingat! Sebelum Ibu Kota Dipindahkan, Harus Ada Diskusi dengan Publik

Dedy Afrianto, Jurnalis · Sabtu 08 Juli 2017 05:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 07 07 470 1731124 ingat-sebelum-ibu-kota-dipindahkan-harus-ada-diskusi-dengan-publik-uCJMl2xs06.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke daerah di luar Pulau Jawa. Adapun target pemindahan ini berada di Pulau Kalimantan.

Belum diketahui secara detail daerah yang menjadi tujuan pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Saat ini, kajian masih dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, rencana pemindahan ibu kota ini sudah saatnya untuk dibahas secara terbuka ke ranah publik. Kajian pun pun harus mengikutsertakan berbagai pihak untuk memberikan masukan secara terbuka.

"Sekarang kan diskusinya belum ada. Kalau memang 2018 mulai untuk kajian seharusnya itu dilemparkan ke ranah publik," kata Agus kepada Okezone.

Hingga saat ini, pemerintah masih terkesan tertutup untuk menetapkan tujuan pemindahan ibu kota. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mulai membuka diri sehingga masukan dapat mengalir deras.

Namun, lanjut Agus, pemerintah harus begitu memerhatikan dampak jika melemparkan rencana ini ke ranah publik. Salah satunya adalah dampak pada tingginya harga tanah.

"Harga tanah akan naik pada daerah tujuan pemindahan ibu kota," kata Agus.

Seperti diketahui, pemerintah di bawah komando Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro masih melakukan kajian terkait wacana pemindahan ibu kota. Kajian ini akan terus dilakukan sebelum tahap selanjutnya atau implementasi program.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ini kajian secara spesifik masih belum dilakukan. Termasuk kajian terkait kemungkinan Palangka Raya untuk menjadi ibu kota Indonesia.

Menurutnya, terdapat 3 provinsi yang menjadi opsi pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan. Ketiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Hanya saja, belum diketahui secara detail lokasi yang akan dipilih menjadi pusat pemerintahan baru.

"Belum tahu. Di Kalimantan Tengah di sebelah utara Palangka Raya. Itu 300 ribu ha. Di Kalimantan Timur saya belum tahu malahan. Di Kalimantan Selatan saya enggak ngerti. Saya kalau spekulasi kan enggak enak," kata Basuki di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 6 Juli 2017.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini