Image

Ibu Kota Dipindahkan, Waspadai Potensi Bencana Alam!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Jum'at 07 Juli 2017, 18:22 WIB
https img k okeinfo net content 2017 07 07 470 1731266 ibu kota dipindahkan waspadai potensi bencana alam NBd2WkxBt6 jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemindahan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa saat ini terus menjadi perhatian khusus pemerintah. Kajian juga terus dilakukan oleh lintas Kementerian.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah adalah potensi bencana pada daerah tujuan pemindahan ibu kota. Jika pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan, maka pemerintah harus mewaspadai banjir dan kebakaran hutan.

"Jadi kita akan lihat berbagai risiko. Kalau risiko gempa enggak. Tapi kita lihat ada risiko banjir macam-macam harus dilihat. Nanti kita pilih yang paling tepat," kata Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Kalimantan adalah salah satu alternatif pemindahan ibu kota. Daerah ini memang memiliki lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan.

Namun, terdapat daerah kawasan hutan adat pada daerah-daerah di Kalimantan. Kendati demikian, kawasan hutan adat ini tidak akan diganggu sehingga yang menjadi tujuan pemindahan ibu kota adalah kawasan lahan milik pemerintah.

"Nanti kita lihat, kalau hutan apa statusnya. Kalau hutan lindung itu tidak boleh dibuka. Tapi dekat hutan lindung enggak apa-apa, sehingga nanti ibu kota kita suatu saat berhutan," canda Sofyan.

Selain potensi bencana, pemerintah juga melihat lokasi secara detail terkait lokasi tujuan pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah keadaan lahan di Kalimantan yang juga terdapat lahan gambut.

"Tidak semua, makanya kita ada 3 (daerah calon tujuan pemindahan pusat pemerintahan). Jangan ke gambut dong karena sangat mahal. Cari tanah yang paling fleksibel," tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah juga berencana untuk menggandeng pihak swasta pada pemindahan ibu kota ini. Namun, menurut Sofyan, belum ada kajian secara lebih menyeluruh apakah nantinya pemerintah akan memberikan insentif atau kemudahan lainnya.

"Belum," tutupnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini