Tambahan Subsidi Listrik Rp7 Triliun Disetujui, Tapi Dapat Catatan dari DPR

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 10 Juli 2017 19:33 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 10 320 1733069 tambahan-subsidi-listrik-rp7-triliun-disetujui-tapi-dapat-catatan-dari-dpr-6FW4GGxFK8.jpg Foto: Feby Novalius/Okezone

JAKARTA - Sempat terjadi beberapa perdebatan terkait pengajuan tambahan subsidi listrik oleh pemerintah dari Rp44 triliun dalam APBN menjadi Rp51 triliun d RAPBN-P 2017. Komisi VII DPR akhirnya memutuskan menerima pengajuan penambahan sekira Rp7 triliun tersebut.

Ketus Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pengajuan angka pemerintah sebesar Rp51 triliun untuk subsidi listrik disetujui tapi dengan catatan yang harus diikuti pemerintah.

"Rp51 triliun itu harus dengan penghematan, di mana jika tidak digunakan karena tidak ada penambahan jumlah pelanggan 900 VA yang ternyata tidak mampu, maka alokasi dananya bisa digunakan untuk pemasangan listrik baru pada pelanggan 450 VA," ujarnya, di ruang rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurut dia, Komisi VII masih mendapati bahwa walaupun subsidi listrik 450 VA disubsidi, tapi dalam pemasangan listrik masyarakat nyatanya tidak mampu bayar. Artinya, bukan hanya bayar langganan bulan, tapi tidak mampu juga bayar listrik.

"Jadi catatannya, jika tidak dipakai maka dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam memang listrik," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, realisasi subsidi listrik di 2016 mencapai sekira Rp58,04 triliun. Sementara untuk realisasi subsidi listrik di pertengahan tahun sekira Rp17,97 triliun dengan anggaran dalam APBN 2017 sekira Rp44,98 triliun.

"Kami mengusulkan ada perubahan jadi Rp51 triliun. Kenapa? Ini yang tadi dikemukakan, awalnya, subsidi listrik 450 VA tetap dan enggak diubah. Sedangkan yang 900 VA yang masuk rentan miskin, berdasarkan data TNP2K. Kami sudah lakukan data ulang, ternyata datanya jadi 6,54 juta. Ada tambahan 4 juta pelanggan ini yang harus disubsidi. Ini survey kami di lapangan, ini data harus diubah yang punya TNP2K," jelasnya.

Selain itu, kata Jonan, permintaan tambahan subsidi listrik karena adanya penundaan subsidi tepat sasaran yang harusnya mulai diterapkan sejak Mei 2017. Di mana pelanggan 900 VA mampu yang subsidinya dicabut, harusnya sudah membayar normal tarif listrik.

"Tapi karena ada penundaan dibutuhkan sekira Rp3,58 triliun. Kemudian perubahan asumsi makro ICP dan Kurs dibutuhkan tambahan Rp1,73 triliun. Ini kursnya pelan-pelan ikut sama kurs yang ada. Dan Tambahan pelanggan 900 VA yang layak disubsidi ada Rp1,70 triliun," ujarnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini