Image

Bersitegang dengan Menteri Rini, Komisi VI Gantungkan Anggaran KBUMN Rp247 Miliar

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2017, 17:15 WIB
https img z okeinfo net content 2017 07 13 20 1735640 bersitegang dengan menteri rini komisi vi gantungkan anggaran kbumn rp247 miliar lPmmkNsEvb jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian BUMN di tahun 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir menggantikan Menteri BUMN mengatakan, Kementerian BUMN mengusulkan anggaran sebesar Rp247,041 miliar untuk RAPBN tahun 2018.

"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018, pagu indikatif Kementerian BUMN 2018 sebesar Rp247,04 miliar atau 101% dari pagu awal Rp243,87 miliar. Apabila dibandingkan lagu 2017 dikurangi efisiensi Rp45 miliar, pagu Rp247,04 miliar naik 24%. Jadi anggaran 2018 adalah 124% dibanding pagu anggaran 2017 sesudah efisiensi," ungkap Menkeu di Ruang Rapat Komisi VI, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menanggapi hal tersebut, Komisi VI belum dapat menyetujui usulan anggaran dari Kementerian BUMN untuk RAPBN 2018. Namun Komisi VI memahami yang disampaikan oleh Menkeu dan menyerahkan hasil rapat kepada Bandan Anggran untuk ditindaklanjuti.

"Komisi VI dapat memahami paparan pagu indikatif 2018 kementerian BUMN sesuai surat bersama Menkeu dan Bappenas, Rp247,041 miliar. Selanjutkan Komisi VI mengamanatkan kepada Banggar untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN," tukas pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi VI Teguh Juwarno.

Diketahui, Rini Soemarno dilarang hadir dalam rapat berdasarkan keputusan sidang paripurna DPR tanggal 18 Desember 2015. Pasalnya dalam sidang Paripurna tersebut menyetujui usulan Pansus Pelindo II untuk meminta kepada Presiden Joko Widodo melengserkan Rini Soemarno dari Kabinet Kerja sehingga Presiden melayangkan surat yang sifatnya segera kepada DPR tentang penunjukan Menteri Keuangan menggantikan Menteri BUMN dalam setiap raker dengan Komisi VI.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini