Image

Reaksi Swasta Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Bakal Kurang Diminati!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 17 Juli 2017, 08:47 WIB
https img k okeinfo net content 2017 07 14 470 1736443 reaksi swasta soal rencana pemindahan ibu kota bakal kurang diminati vg2TIJwjVo jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara akan saat ini tengah masuk dalam tahap kajian. Kajian dilakukan di bawah komando Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

Pemindahan ibu kota ini tentunya membutuhkan anggaran yang begitu besar. Terutama jika pemindahan ibu kota dilakukan ke luar Pulau Jawa.

Pemerintah pun harus mempersiapkan dana yang begitu besar untuk melakukan pembangunan infrastuktur pada daerah yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota. Kerjasama dengan pihak swasta juga perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan skema pembangunan public privat partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Hanya saja, menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, skema PPP ini cukup sulit untuk diterapkan. Utamanya adalah pada proyek pembangunan gedung pemerintah.

Salah satu penyebabnya adalah karena pembangunan gedung pemerintah tidak akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi pihak swasta. Hal ini berbeda dengan proyek komersil lainnya seperti pembangunan tol hingga bandara.

"Ya inilah yang bikin beda, kenapa? karena kalau untuk bangun gedung pemerintahan swasta tidak terlalu berminat karena bukan sesuatu yang komersil. Beda dengan misalnya pembuatan infrastruktur jalan tol. Kalau infrastruktur jalan tol kan nanti akan dijual, akan dikenakan tarif kepada pemakai maka itu ada keuntungan tapi kalau bangunan pemerintah tidak banyak yang berminat swasta," kata Bhima kepada Okezone.

Untuk itu, satu-satunya opsi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara menambah utang. Hal ini dinilai menjadi salah satu pilihan terbaik untuk membangun infrastruktur utama yang dibutuhkan oleh pemerintah. "Berarti opsinya nanti cuma utang opsinya," kata Bhima.

Hanya saja, infrastruktur pendukung yang bersifat komersil bisa saja diberikan kepada pihak swasta. Salah satunya adalah infrastruktur pada sektor transportasi.

"Kalau untuk infrastruktur pendukung bisa dilempar ke swasta seperti transportasi, tapi untuk bangunan-bangunan tertentu yang dihuni kontraktor kalau swasta terlihat yang hanya sebagai kontraktor. Dananya bukan dari mereka," tutupnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini