Image

Tak Mau Jadi Negara 'Gagal', Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya RI Ikut AEoI

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Senin 17 Juli 2017, 14:32 WIB
https img o okeinfo net content 2017 07 17 20 1738074 tak mau jadi negara gagal sri mulyani jelaskan pentingnya ri ikut aeoi OuxKnZIkNX jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Rapat Kerja (Raker) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI. Adapun rapat mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi atas penjelasan Pemerintah mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi XI, Melchias Marcus Mekeng dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugeasteadi dan staf Ditjen Pajak serta anggota Komisi XI DPR RI.

Raker dimulai dengan paparan Menkeu mengenai pentingnya Indonesia untuk ikut dalam Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) di tahun 2018. Pasalnya salah satu syarat untuk ikut AEoI adalah Indonesia harus memiliki UU yang menjamin Ditjen Pajak bisa mengintip data nasabah.

Menkeu menjelaskan, negara-negara yang tergabung dalam G20 termasuk Indonesia sepakat untuk ikut dalam keterbukaan data nasabah tersebut. Selain itu, sudah ada 100 negara yang menandatangani untuk sepakat ikut untuk AEoI, dari 100 negara tersebut ada 50 negara yang akan ikut di tahun 2017 dan 50 negara lainnya di tahun 2018.

"Indonesia akan ikut batch 2018 dan syarat untuk mengimplementasikan, harus ada UU, legislasi primer dan legislasi sekunder di bawah UU. Kalau tidak ada atau belum memiliki maka negara akan masuk ke dalam negara yang failing to match the commitment untuk implementasikan," jelas Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Sri Mulyani menambahkan, dunia internasional bahu membahu untuk mengatasi krisis data nasabah saat ini. Sehingga para menteri keuangan yang ada di G20 membahas bahwa kerja sama internasional di bidang perpajakan ini sangat penting untuk memghindari praktik penghindaran pajak dengan modus penyimoanan aset keuangan di suaka pajak.

"Maka kerja sama mencakup pertukaran infotmasi antar otoritas pajak, termasuk jasa-jasa keuangan yang memiliki informasi keberadaan akses tersebut perlu dilakukan secepatnya," tukas Sri Mulyani.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini