Image

Belum Mengerti soal AEoI, Komisi XI 'Serang' Sri Mulyani

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Senin 17 Juli 2017, 15:17 WIB
https img z okeinfo net content 2017 07 17 20 1738135 belum mengerti soal aeoi komisi xi serang sri mulyani EQCDwMUgXI jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 kepada pemerintah. Adapun pemerintah menunggu jawaban anggota dewan apakah perppu ini disetujui atau tidak untuk dijadikan Undang-Undang agar Ditjen Pajak mempunyai kewenangan untuk mengintip data nasabah.

Raker berlangsung sekira 3 jam ini diputuskan bahwa pemerintah akan memberikan jawaban tertulis kepada fraksi-fraksi atas tanggapannya. Karena masih banyak hal yang perlu dijelaskan agar anggota dewan lebih mengerti akan pentingnya Indonesia ikut dalam AEoI.

"Karena tanggapannya lumayan banyak maka kami akan jawab secara tertulis karena banyak yang harus dijelaskan secara rinci mengenai pentingnya kita ikut kerjasama ini," jelas Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (17/7/2017).

Sebelumnya fraksi-fraksi memberikan tanggapan mengenai penjelasan Menkeu untuk kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara G20 untuk mengukuti perjanjian kerja sama Internasional tersebut.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pihaknya mendukung kerjasama ini jika memang untuk kebaikan Indonesia. Namun, ia mengomentari, jika hal tersebut sudah urgent dan sudah dibicarakan sejak 2008 tapi kenapa baru diajukan lagi setelah mendekati batas waktu.

"Kami dukung upaya menghindari tax avoidance dan tax evasion. Ini kan sudah sejak 2008 dengan MAC itu, kok diajukan mendekati batas waktu? Kenapa ini enggak dijadikan prioritas?" ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, bila ikut AEoI Indonesia bisa mengintip data nasabah, kenapa tidak dilakukan saja tanpa adanya tax amnesty yang hanya bisa mengincar data nasabah atau pengemplang pajak di dalam negeri.

"Jangan-jangan kita enggak perlu tax amnesty waktu itu, kalau ini diajukan lebih dulu. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sudah diimplementasikan dan sifatnya unilateral, apa pembelajaran dari FATCA. Pasal 1 Perppu No1/2017, disebutkan juga untuk peroleh informasi keuangan dalam rangka ketentuan per UU, per UU yang mana? Yang jadi fokus, kenapa juga di dalam negeri?" jelasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Misbakhun mempertanyakan langkah Menkeu menerbitkan PMK. Karena PMK tidak bisa mengatur di luar Perppu nomor 1 tahun 2017. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana Ditjen Pajak memeriksa data nasabah ke Bank.

"Ke bank, yang dibuka saldo apa? Simpanan, giro, atau deposito? Kasian nanti pegawai pajak, nanti berantem dengan wajib pajak," jelasnya.

Sementara itu, ia juga mengatakan khawatir dengan nasabah yang akan merasa tidak nyaman datanya diperiksa. Karena ia merasa peraturan ini tidak memiliki regulasi yang jelas sejak awal.

"Saya khawatir akan ada judicial review, karena ketidakjelasan sejak awal kami regulated. Asuransi, polis yang mana? Pasar modal, simpanan rekening nasabah di perusahaan sekuritas, reksadana, atau produk investasi yang lain? Kalau itu enggak bunyi di Perppu Nomor 1/2017, diaturnya di PMK, itu yang kami khawatirkan," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini