Image

Perppu Keterbukaan Pajak Bakal Jadi UU, Ditjen Pajak Jangan Kayak KPK!

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Senin 17 Juli 2017, 15:22 WIB
https img okeinfo net content 2017 07 17 20 1738142 perppu keterbukaan pajak bakal jadi uu ditjen pajak jangan kayak kpk Q6sgvGSAAn jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hari ini, Pemerintah meminta persetujuan anggota Dewan melalui komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini, sebagai salah satu syarat Indonesia untuk bisa ikut Automatic Exchange of Information/AEoI) di tahun 2018.

Sebelum meminta persetujuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlebih dahulu menjelaskan pentingnya Indonesia ikut kerja sama Internasional pertukaran informasi dengan nagara-negara di dunia.

Pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Mekengmengatakan, fraksi belum bisa langsung memberikan persetujuan kepada Pemeintah karena pembahasan Perppu harus matang dibahas.

"Kalau Perppu ini berlaku. Ini kan sangat powerfull jangan sampai Ditjen Pajak kayak KPK. Informasi yang dimintakan, itu fine-fine saja, tapi permasalahannya di perpajakan ini kesetaraan antara fiskus dan wajib pajak juga harus ada. Yang saya tahu, masih banyak tunggakan pajak yang belum tertagih oleh fiskus," ungkap Mekeng di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurutnya, petugas pajak harus lebih memfokuskan untuk menagih pajak. Karena saat dulu dirinya masih menjadi ketua panitia kerja (panja) ia menilai pajak Rp55 triliun saja menimbulkan keributan karena tidak mau dibuka data nasabah.

"Saya dengar sekarang hampir Rp100 triliun yang tidak tertagih. Tapi kami enggak boleh buka itu siapa saja? Bagaimana mekanisme kami, mau awasi. Jangan sampai kami wakili wajib pajak mau buka yang macet itu, jangan sampai dia berlindung di bawah kekuasaan. Kan bukannya malah menurun dari Rp55 triliun jadi hampir Rp100 triliun," jelasnya.

Karena pembahasan yang dianggap belum terlalu matang, maka anggota dewan memutuskan untuk mendengar pendapat dari para ahli atau pakar pajak terlebih dahulu. Setelah itu maka akan diputuskan apakah Perppu menjadi UU di setujui atau di tolak.

"Pekan depan akan kami putuskan," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini