Image

Sri Mulyani Buka-bukaan soal Kerugian Indonesia jika Ditjen Pajak Batal Intip Rekening

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Senin 17 Juli 2017, 16:23 WIB
https img okeinfo net content 2017 07 17 20 1738226 sri mulyani buka bukaan soal kerugian indonesia jika ditjen pajak batal intip rekening f28ToBDcua jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kepada fraksi-fraksi mengenai pentingnya Indonesia ikut dalam pertukaran informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2018. Sehingga perppu yang menjadi salah satu syaratnya harus segera dijadikan undang-undang.

"Salah satu syaratnya adalah legislasi primer dan sekunder, yang harus telah tersedia paling lambat 30 Juni 2017. Jika sampai batas itu, negara belum memiliki legal tersebut maka masuk failed to meet the commitment dan dianggap tidak berkomitmen untuk implementasikan AEoI," ungkap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut, sebelum Indonesia terbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang akses keuangan untuk keperluan perpajakan, maka Indonesia dianggap belum memiliki legislasi primer yang wajibkan lembaga keuangan untuk kumpulkan informasi keuangan ke Ditjen Pajak.

"Seperti diketahui UU KUP, Perbankan, Perbankan Syariah, dan UU Bursa Berjangka Komoditas tidak memberi akses kepada Ditjen Pajak untuk terima informasi keuangan secara otomatis. Ini membuat Indonesia belum memenuhi ketentuan AEoI dan ini dimanfaatkan oleh wajib pajak tidak patuh," jelasnya.

Sri Mulyani juga mengatakan jika Indonesia tidak ikut dalam kerjasama Internasional ini maka Indonesia akan rugi sendiri. Karena wajib pajak akan dengan leluasa menyimpan aset dan profitnya di luar negeri dan Ditjen Pajak tidka bisa mengaksesnya. Sehingga penerimaan pajak akan semakin menurun setiap tahunnya.

"Pada 2016 penerimaan pajak yang direvisi 86% tapi realisasinya hanya 83,5% itu pun sudah masuk tax amnesty. Kalau dikeluarkan tax amnesty maka penerimaan pajak hanya 75%. Ini kegentingan dan jadi perhatian kami. Mengingat batas defisit 3% terhadap PDB, kalau persentase pajak tidak terpenuhi dan kebutuhan belanja tidak bisa dihindari, maka defisit tak terhindari dan timbulkan masalah kredibilitas pada confident masyarakat terhadap keuangan nasional," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini