Image

Rapat soal Transportasi Online, Menhub Soroti Hubungan Tenaga Kerja hingga Pajak!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2017, 17:32 WIB
https img z okeinfo net content 2017 07 18 320 1739210 rapat soal transportasi online menhub soroti hubungan tenaga kerja hingga pajak mwjrRTzWV0 jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat terbatas untuk membahas tentang transportasi online. Turut hadir dalam rapat terbatas ini Menteri Perhubungan Budi Karya dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Kerja lainnya.

Menurut Budi Karya, pada rapat terbatas ini turut dijelaskan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dalam rapat terbatas ini, terdapat beberapa hal yang akan dielaborasi lebih lanjut oleh pemerintah. Salah satunya adalah hubungan kerja antara perusahaan transportasi online dengan pengemudi.

Tak hanya itu, masalah pajak juga akan dielaborasi lebih lanjut oleh pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dapat mengontrol transportasi online tanpa harus membatasi ruang gerak dalam perkembangannya.

"Berkaitan dengan pajak nanti dielaborasi lagi kita buat ketentuan sendiri maka fungsi korporasi di sana bisa tercipta sehingga cara kita memantau tenaga kerja, cara kita mantau pajak lebih gampang. Apalagi ini kerjaan berkaitan dengan IT. Jadi konsolidasi nanti lebih gampang," kata Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Konsep koperasi juga akan turut menjadi perhatian utama dari pemerintah. Melalui koperasi, maka diharapkan hubungan pengemudi tidak lepas dari pemilik bisnis transportasi online.

"Sekarang sudah ada aplikator memiliki PT atau koperasi, tapi selama ini antara pengemudi dengan lansgung aplikator. Dengan adanya upaya konsolidasikan aplikator dengan lembaga koperasi tersebut maka dengan sendirinya kita bisa syaratkan ke masing-masing aplikator buat aplikasi atau aturan perusahaan bagi mereka yang join dengan perusahaan tersebut," jelasnya.

Selain itu, legalitas juga turut menjadi perhatian utama dari pemerintah. Sebab, legalisasi adalah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari hukum dan aturan di Indonesia.

"Berkaitan dengan legalitas, STNK yang harus ditegakkan, untuk security, pengemudi harus punya SIM umum, untuk keamanannya maka KIR wajib dan kita akan wajibkan bagi mereka itu asuransikan. Dalam konsep PM 26 sudah dilakukan semua, memang ada yang harus disosialisasikan sesuai dengan playing field, kuota, kepemilikan itu masih harus disosialisasikan," ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus memberikan kesempatan seluas-luasnya pada perkembangan teknologi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk itu, butuh sinergi melalui asimilasi antara transportasi online dengan transportasi konvensional.

"Ini akan diteruskan karena dengan asimilasi ini tidak akan ada friksi. tadi disampaikan perubahan adalah sebuah keniscayaan, tidak mungkin kita hindari," ujarnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini