Proyek Panas Bumi Berpotensi Rugikan Negara, KPK Diminta Turun Tangan

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2017 20:05 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 18 320 1739364 proyek-panas-bumi-berpotensi-rugikan-negara-kpk-diminta-turun-tangan-09nqeIpuu3.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi hingga saat ini terdapat lima kendala utama investasi panas bumi di Indonesia.

Lima kendala utama itu yakni lokasi potensi panas bumi yang terletak di hutan konservasi, adanya resistensi masyarakat, permasalahan harga, pendanaan dan proses perizinan yang berhubungan dengan bisnis panas bumi.

Salah satu masalah yang muncul dalam pengembangan panas bumi adalah konflik PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) diminta menyikapi kasus proyek panas bumi ini dikarenakan berpotensi merugikan keuangan negara.

"Kami menduga ada permainan hukum yang berpotensi membahayakan keuangan negara melalui kriminalisasi BUMN. Kami minta KPK dan KY bersikap soal persidangan BUMN ini", ujar Forum Peduli BUMN Romadhon Jasn dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (18/7).

Dia meminta KPK dan KY mencermati secara seksama masalah ini, sekaligus bersikap tegas setelah memantau persidangan yang berpotensi merugikan keuangan negara ini.

Tercatat, sumber daya dan cadangan panas bumi di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia dengan potensi lebih dari 29 GW dan sekitar 1,7 GW telah dimanfaatkan menjadi energi listrik saat ini.

Di sisi lain, Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana menegaskan panas bumi merupakan sumber energi yang ramah lingkungan serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan meskipun pengembangan energi panas bumi tidaklah mudah, teknologi tinggi, resiko tinggi dan biayanya mahal.

"Karenanya pemerintah terus berupaya untuk membuat kebijakan yang dapat mendukung dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang panas bumi, salah satunya melalui mekanisme Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)," katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini