Soal Pemindahan Ibu Kota, Menteri PUPR: Kota Baru, Bukan Palangkaraya

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2017 17:35 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 25 320 1743717 soal-pemindahan-ibu-kota-menteri-pupr-kota-baru-bukan-palangkaraya-itaFJWJpBQ.jpg Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencoret anggaran tambahan untuk kajian pemindahan ibu kota sebesar Rp7 miliar dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2017.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya tidak tahu mengenai dana penolakan Rp7 miliar tersebut, karena itu merupakan anggaran yang diajukan Bappenas. Tapi ia mengatakan banyak yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota di antara infrastruktur.

Selain itu, Basuki mengatakan jika ibu kota nantinya dipindahkan maka harus ke kota yang benar-benar baru dibangun, bukan kota lama yang ditambahi bebannya. "Kalau mau pindah ya, kota baru bukan di Palangkaraya-nya. Kota baru yang benar-benar dibangun," ungkap Basuki di Fairmint Hotel, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Selain itu, Basuki memaparkan dengan kota yang benar-benar baru maka akan semakin banyak infrastruktur yang dibutuhkan. Karena akan membangun istana baru dan kantor lembaga atau kementerian yang semuanya serbabaru.

"Semua kebutuhan kota, jalan dan lain-lain. (Istana baru) iyah, bukan di kota yang sudah ada, ditumpuk yang baru, yo podo wae," jelasnya.

Selain itu, mengenai kajian yang tidak selesai-selesai dan terkesan diundur, maka kemungkinan kajian dari PUPR mundur juga bisa terjadi. Tapi Basuki mengatakan tidak ada kaitannya dengan kajiaan yang tidak selesai.

"Kajiannya cuma yes go or no go. Pindah atau enggak. Pindah kenapa? Enggak kenapa? Nanti diputusin, itu political decision," tukasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini