Share

Investasikan Dana Haji untuk Infrastruktur, Presiden Diminta Konsultasi dengan DPR

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2017 11:14 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 29 320 1746181 investasikan-dana-haji-untuk-infrastruktur-presiden-diminta-konsultasi-dengan-dpr-7TojxjMRAT.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

MEDAN – Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, Deding Ishak mengatakan, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR-RI pada dasarnya memahami langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menggunakan dana haji untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Namun sebelum merealisasikan langkah itu, pihaknya meminta agar Presiden terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR selaku wakil rakyat, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan ormas islam.

“Kami dari fraksi partai golkar, menghargai niat baik presiden, untuk bagaimana sebetulnya dana yang idle ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi, karena ini dana dari jemaah, sebaiknya presiden berkonsultasi dengan DPR sebagai wakil rakyat, dan berkomunikasi dengan pimpinan MUI dan ormas-ormas islam untuk membahas ini. Karena persoalan ini tidak sederhana. Sebaiknya secepat mungkin sebelum mengambil keputusan,”ujar Deding saat berada di Medan, Jumat (28/7/2017).

Deding juga mengatakan, jika Presiden ingin menggunakan dana umat itu, kebutuhan para jemaah haji harus menjadi prioritas yang utama.

“Jemaah harus jadi prioritas utama. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mendasar dari kehajian ini. Seperti misalnya untuk pemondokan, kita tiap tahun masih kontrak pertahun. Belum multiyears. Kalau memang ada dana yang cukup sampai 100 triliun, kenapa kita tidak bangun pemondokan. Seperti rumah Indonesia, lalu ada transportasi dan sebagainya. Kalau perlu kita beli pesawat haji. Pesawat yang nanti kalau tidak untuk haji dan umroh, bisa digunakan untuk penerbangan umum sehingga lebih profitable dan keuntungannya bisa digunakan untuk menekan biaya haji,” ujarnya.


Hal senada juga disampaikan anggota komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar lainnya, Firmandez. Menurut Firmandez, penggunaan dana haji harus untuk kesejahteraan jemaah. Sehingga jemaah bisa merasa lebih nyaman.

Jika pemerintah ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan di luar kepentingan jemaah, pemerintah harus bisa memastikan seluruh kepentingan jemaah telah terpenuhi.

“Kalau memang nanti sudah sepenuhnya kepentingan jemaah sudah selesai, tentunya tidak salah juga dilakukan investasi-investasi ke sektor lain yang tentunya tidak menggagu atas pemanfaatan dana umat ini. Tapi tentunya penggunaannya harus tepat dan tentunya sesuai syariah,” pungkasnya. (ded)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini