Share

Sepanjang Aman dan Hati-Hati, MUI Izinkan Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 31 Juli 2017 13:32 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 31 320 1746972 sepanjang-aman-dan-hati-hati-mui-izinkan-dana-haji-untuk-biayai-infrastruktur-J3BPQAllD8.jpg Ilustrasi: Shutterstock

YOGYAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin memperbolehkan penggunaan dana haji untuk ditanamkan dalam kegiatan investasi infrastruktur.

Sepanjang dana itu bisa memberikan manfaat dan atas dasar syariah serta menggunakan prinsip kehati-hatian.

“Tidak masalah di infrastruktur, sepanjang aman, syariah, dan hati-hati,” kata Maruf Amin di Yogyakarta kemarin.

Selama ini dana haji ini nilainya Rp93 triliun lebih yang berasal dari pembiayaan penyelenggaraan haji. Dana ini diam dan terkumpul untuk jamaah yang akan berangkat pada masa mendatang. Dana ini nilainya terus masuk dan akan bertambah.

“Selama ini dana ini ditaruh di Bank Syariah dan surat berharga syariah negara dalam bentuk sukuk,” ujar dia.

Presiden, lanjut dia, sudah meluncurkan Komite Keuangan Syariah. Di sinilah nanti bisa menampung dana untuk kegiatan infrastruktur seperti jalan, lapangan terbang, ataupun pelabuhan. Dana ini bisa digunakan oleh pemerintah dan aman. “Nanti akan dibuat fatwa, syariah nasional untuk sukuk dan deposito mudarobah,” ujar dia.

Senada diungkapkan anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq. Menurut dia, penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur sangatlah memungkinkan. Namun, pemerintah perlu memerhatikan jadwal pengembalian dana sehingga calon jamaah haji tidak dirugikan.

“Penggunaan dana haji untuk infrastruktur dimungkinkan, apalagi sekarang ada BPKH. Akan tetapi ada risiko, return pengembalian harus pas saat jamaah berangkat naik haji,” kata dia.

Maman mengatakan, sebelum BPKH terbentuk, isu pemanfaatan dana haji memang sudah mengemuka lebih dulu. Saat ini pemerintah dinilai cukup menjelaskan soal skema, argumen, dan pertanggungjawabannya.

“Jadi, jangan sampai dana haji dipakai infrastruktur, tapi pada saat jamaah mau berangkat tidak ada. Nah, itu yang bahaya. Dana itu tanggung jawab besar, jangan sampai ada jamaah yang dirugikan,” ucap dia.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) boleh dikelola untuk ihwal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Kebolehan ini mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih.

“Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas,” ungkap dia dalam keterangannya kemarin.

Lukman mengutip hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (waiting list). Disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening menteri agama boleh di-tasharruf-kan untuk ihwal yang produktif (memberikan keuntungan).

Antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil investasi itu menjadi milik calon jamaah haji. Adapun pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.

Meski demikian, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Fatwa itu juga sejalan dengan aturan perundangan terkait pengelolaan dana haji. UU Nomor 34 Tahun 2014 mengatur bahwa BPKH selaku wakil akan menerima mandat dari calon jamaah haji selaku muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH.

Mandat itu pelaksanaan dari akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.

Akad wakalah ditandatangani setiap calon jamaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah, calon jamaah haji selaku muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU 34/2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Badan ini berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lain.

Nilai manfaat (imbal hasil) atas hasil pengelolaan keuangan haji ini dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji. Namun, investasi yang dilakukan BPKH juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas, serta kesesuaian dengan prinsip syariah.

Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.

“Selanjutnya, Badan Pelaksana maupun Dewan Pengawas BPKH bertanggung jawab secara tanggung renteng jika ada kerugian investasi yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya,” tandas dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini