nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur, JK: Harus Syariah dan Menguntungkan!

Reni Lestari, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2017 17:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 08 01 320 1747864 dana-haji-untuk-investasi-infrastruktur-jk-harus-syariah-dan-menguntungkan-OWcYOnHeUG.jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, investasi dana haji yang dilakukan pemerintah dipastikan memenuhi syarat hukum syariah. Wacana terbaru, dana haji akan digunakan untuk investasi di bidang infrastruktur.

"Investasi itu memang dalam undang-undang besarannya berat, harus syar'i, harus aman, harus menguntungkan, hati-hati, aman," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

 Baca Juga:

Tertinggal 20 Tahun, Menko Darmin: Tabungan Haji di Malaysia Sudah ke Pasar Modal!

Sepanjang Aman dan Hati-Hati, MUI Izinkan Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

JK menjelaskan, pengelolaan dana dengan investasi ini diperlukan agar terjadi stabilitas biaya haji, mengingat waktu tunggu yang relatif lama, yakni mencapai 20 tahun.

"Artinya bagaimana ongkos atau biaya haji ini dapat stabil, dan karena waktu tunggunya 20 tahun, bagaimana dana yang dititip itu, Istilahnya kan itu titipan, kalau dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu jemaah haji," ujar dia.

Untuk melakukan investasi berbasis syariah tersebut, lanjut JK, pilihannya memang tidak banyak. Karenanya, hari ini ia membahas hal tersebut bersama Pengurus dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Selain itu, JK juga menjelaskan, investasi di bidang infrastruktur bukanlah satu-satunya pilihan yang bisa ditemnpuh oleh pemerintah. Hal itulah yang masih dikaji oleh BPKH.

"Ya apa saja, bukan cuma untuk infrastruktur, apa yang paling menguntungkan tapi seperti memenuhi syarat itu. Nah salah satu yang memenuhi syarat itu, katakanlah beli saham atau bikin perusahaan untuk jalan tol kan itu terus incomenya. Karena ini jamaah ini 20 tahun menabung," kata dia.

Sementara itu, Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya sudah menyampaikan komposisi investasi untuk menghasilkan keuntungan maksimal dari dana haji tersebut, termasuk salah satunya di bidang infrastruktur. Selebihnya, mengenai regulasi diserahkan ke pemerintah.

"Pokoknya arahan beliau yang memberikan nilai paling optimal untuk jamaah haji dan risikonya rendah. Tadi pak Wapres juga sudah bilang, semua kemungkinan investasi itu dijajaki, tidak ada pesan khusus, tidak ada," ujar Anggito.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini