nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wah! Dukung Program Sejuta Rumah dan Penyaluran KPR, Kementerian PUPR Libatkan SMF dan BPD

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2017 13:33 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 08 07 470 1751096 wah-dukung-program-sejuta-rumah-dan-penyaluran-kpr-kementerian-pupr-libatkan-smf-dan-bpd-aJTEb3eZL9.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dan PT Sarana Multigriya Financial (Persero) menandatangani nota kesepamahaman (MoU) dalam rangka mendukung program 1 juta rumah. Selain itu, penandatanganan ini dalam rangka memperkuat kapasitas strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR).

Dalam penandatanganan MoU itu pula, turut diserahkan standar operasi prosedur (SOP) KPR BPD SMF oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Rumah Lana Winayanti kepada 25 BPD di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, SIAP Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahaan SMF (KMK-KP SMF) juga turut diserahkan kepada 25 BPD.

Baca juga: Waspada! Ada Penipuan Berkedok Rumah Subsidi

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, tujuan dari kedua SOP tersebut adalah memperkuat peran strategis BPD dalam menjalankan dan meningkatkan pembiayaan rumah. Hal itu dilakukan dalam memenuhi kebutuhan perumahan pada masing-masing daerah di Indonesia.

Lebih lanjut Ananta mengatakan, SOP tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan KPR dan KMK-KP yang efektif dan efisien demi meningkatkan penyaluran KPR dan KMK-KP oleh BPD. Dengan begitu, Ananta yakin dapat mendorong realisasi keterjangkauan dan mudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah di Indonesia.

"Kami berharap SOP tersebut dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable, suitable, dan applicable untuk meningkatkan kapasitas penyaluran KPR di lingkungan BPD, serta meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah bagi MBR," ujarnya dalam acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Senin (7/8/2017)

Baca juga: Kualitas Memadai, Sertifikat Rumah Subsidi Lebih Mudah Diterbitkan

Lebih lanjut, Ananta merasa optimis jika implementasi dari SOP tersebut dapat memperkuat peran BPD dalam meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Khususnya dalam meningkatkan kontribusi BPD di pembiayaan perumahan.

"Kami miliki visi dan misi untuk meningkatkan giatkan sinergi dengan BPD dan kami melihat peran BPD ke depan akan semakin signifikan. Di mana BPD akan saling bersinergi dan dapat menjadi regional champion yang kompetitif, dan lebih berkontribusi terhadap daerahnya," jelasnya.

Baca juga: Lewat Skema Syariah, BTN Realisasikan Pembangunan 101.916 Unit Rumah

Sebagai informasi, SIAP KMK-KP terdiri dari kebijakan dan alur kerja yang memuat konsep dan rantai nilai yang sudah terintegrasi dengan SOP KPR BPD SMF. Petunjuk operasi terstandar tersebut diharapkan dapat membantu menjawab tantangan penyaluran KPR oleh BPD di daerahnya masing-masing, khususnya dalam hal mempermudah akses kredit modal kerja.

Sementara itu, SOP KP BPD F terdiri dari kebijakan dan alur kerja yang memuat konsep rantai nilai akuisisi KPR mencakup kegiatan original on, underwriting, dan serving, hingga credits recovery untuk BPD.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini