nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Pelanggan Listrik 900 Va Masih Ada yang Disubsidi

Trio Hamdani, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2017 20:13 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 08 16 20 1757365 sri-mulyani-pelanggan-listrik-900-va-masih-ada-yang-disubsidi-bfzk4LYh9H.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk mencopot subsidi listrik untuk pelanggan 900 volt ampere (va). Banyak yang mengeluhkan akan hal tersebut, khususnya pelanggan listrik yang harus merasakan kenaikan harga karena subsidi dicabut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, tak menampik bahwa memang banyak yang membicarakan mengenai kenaikan harga listrik. Namun dia menekankan bahwa sebenarnya masih ada pelanggan listrik 900 va yang menerima subsidi.

"Ini ada subsidi 450 va, dan untuk pelanggan 900 va meskipun kemarin banyak yang menyampaikan kenaikan harga listrik, namun sebetulnya sebagian dari 900 va itu masih disubsidi," katanya ketika memaparkan materi mengenai subsidi yang disalurkan oleh pemerintah dalam konferensi pers terkait Asumsi Makro dan RUU APBN-TA 2018 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca Juga:

Sri Mulyani pun menyatakan bahwa pemerintah masih menyalurkan subsidi ke sejumlah sektor yang dinilainya dengan nominal besar. Misalnya saja, subsidi pupuk yang mencapai Rp28,5 triliun.

"Saya ingin sampaikan sedikit soal subsidi energi Rp103,4 triliun dan subsidi nonenergi. Subsidi listrik Rp7,3 triliun, dan pupuk Rp28,5 triliun. Dan subsidi BBM terdiri dari Rp51,1 triliun untuk BBM, dan LPG 3 kg, dan subsidi listrik Rp52,2 triliun," paparnya.

Baca Juga:

Subsidi yang disalurkan ke masyarakat tentunya harus sejalan dengan penerimaan negara. Sebab subsidi diambil dari anggaran negara yang diperoleh melalui penerimaan negara. Terkait penerimaan negara, Sri Mulyani menyebutkan, penerimaan negara 2018 di sektor Sumber Daya Alam dipatok Rp99,3 triliun, yang mana porsinya untuk Migas Rp77,2 triliun, dan dari nonmigas Rp22,1 triliun.

"Kemudian penerimaan negara yang berasal dari kekayaan negara itu disahkan itu adalah BUMN, dari perbankan Rp11 triliun, dan nonperbankan Rp32,7 triliun. Ini adalah dalam bentuk dividen," tandasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini