Image

Subsidi Energi Perlu Diawasi, Jangan Salah Sasaran!

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2017, 13:29 WIB
https img k okeinfo net content 2017 08 21 320 1759792 subsidi energi perlu diawasi jangan salah sasaran DuRzFtCv9L jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA – Besarnya subsidi, terutama subsidi energi yang naik dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, perlu diawasi.

Subsidi diharapkan tepat sasaran dan tidak membebani APBN. Dalam draf APBN 2018, belanja subsidi energi mencapai Rp103,4 triliun atau naik Rp13,5 triliun atau setara 15% dibanding outlook APBN Perubahan (APBN-P) 2017 Rp89,9 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram Rp6,6 triliun dan subsidi listrik yang naik Rp6,9 triliun.

”Kenaikan ini mengundang tanda tanya karena asumsi harga minyak pada tahun depan dan tahun ini sama-sama USD48 per barel,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira di Jakarta, akhir pekan lalu.

Baca Juga: Soal Kurs Rupiah di RAPBN 2018, BI: Kita Nyaman dengan Rate Rp13.500/USD

Selain subsidi energi, Bhima juga mengatakan, subsidi nonenergi yang masih besar juga perlu menjadi perhatian meskipun turun Rp10 triliun dari Rp79 triliun menjadi Rp69 triliun pada tahun depan.

Besarnya subsidi nonenergi ini disebabkan kenaikan Program Keluarga Harapan dari 6 juta menjadi 10 juta penerima. Selain itu, penerima bantuan pangan nontunai juga naik 1,4 juta menjadi 10 juta penerima.

”Permasalahan terletak pada proses transisi tahun 2018 sehingga menimbulkan celah penyimpangan bantuan sosial,” kata dia.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan subsidi energi tahun depan dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. ”Pemerintah ingin agar inflasi tahun depan berada di level 3,5%. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga bisa stabil di level 5% sehingga bisa memenuhi target pertumbuhan ekonomi 5,4%,” ujar dia.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi di RAPBN 2018 5,4%, BI: Proses Pemulihan Ekonomi Terus Berlanjut

Menkeu mengatakan, kenaikan subsidi BBM dan LPG 3 kg dipengaruhi perubahan asumsi nilai tukar rupiah dari Rp13.400 per dolar AS tahun ini menjadi Rp13.500 per dolar tahun depan. Selain itu, volume BBM bersubsidi dan LPG 3 kg juga naik. ”Peningkatan volume BBM bersubsidi semula 16,1 juta liter pada 2017 menjadi 16,7 juta liter pada 2018 serta peningkatan volume LPG 3kg semula 6,2 juta kg tahun 2017 menjadi 6,4 juta kg tahun 2018,” kata dia.

Senada dengan kenaikan subsidi listrik tahun depan juga dipengaruhi perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun pemerintah menyatakan, subsidi listrik nanti hanya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menilai Kemenkeu harus berhati-hati dalam mengelola anggaran subsidi.

Dia mencontohkan, subsidi pupuk yang ditunggak pemerintah sejak 2014 mencapai Rp19,4 triliun. Dia pun berharap Kemenkeu bisa segera menyelesaikan utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). Hal tersebut untuk mengurangi risiko yang ada di APBN pada masa mendatang sehingga merusak kredibilitas APBN.

Dorong Daya Beli

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi 5,4% pada asumsi RAPBN 2018, pemerintah masih akan berharap pada tiga hal, yaitu konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor-impor. ”Masalahnya adalah ada tiga risiko juga yang masih terus mengancam, yaitu daya beli masyarakat akibat masih lesunya ekonomi, proteksionisme perdagangan, harga komoditas yang masih lemah, serta investasi yang proporsinya masih di bawah 40% dari PDB,” katanya.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2017 sebesar 5,01% bisa dilihat bahwa pertumbuhan itu masih ditopang pengeluaran pemerintah sehingga masih lebih bersifat konsumtif. Sedangkan inflasi 3,5%, lanjut Heri, ini sangat berhubungan kuat dengan daya beli masyarakat. Faktor yang memengaruhi inflasi salah satunya daya beli.

”Selanjutnya stabilitas harga bahan pokok harus menjadi perhatian pemerintah. Dari data inflasi yang ada, faktor paling berpengaruh adalah naiknya bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan beras,” ujarnya. Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2017 masih ditopang paling besar oleh pengeluaran pemerintah.

”Pola belanja pemerintah akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau berharap banyak pada konsumsi masyarakat kita masih terancam oleh rendahnya daya beli. Lalu, kalau berharap pada ekspor, maka ancaman proteksionisme perdagangan dan lemahnya hargaharga komoditas global masih akan menjadi ganjalan yang besar,” ujarnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini