Share

Pedagang Lakukan Gesek Ganda Kartu Kredit, Instruksi BI: Hentikan Kerjasama!

Fakhri Rezy, Okezone · Selasa 05 September 2017 16:44 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 05 320 1769786 pedagang-lakukan-gesek-ganda-kartu-kredit-instruksi-bi-hentikan-kerjasama-vVkeUt6bu3.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melarang dilakukannya penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi nontunai. Lantas, bagaimana bila masih terjadi?

Seperti diketahui, salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah acquirer, yaitu bank atau lembaga yang bekerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang diterbitkan oleh pihak lain.

 Baca juga: Larang Gesek Ganda Kartu Kredit Cs, BI: Digesek Hanya Sekali di EDC, Tidak di Mesin Kasir!

Untuk mendukung perlindungan data masyarakat, acquirer wajib memastikan kepatuhan pedagang terhadap larangan penggesekan ganda.

Mengutip laman BI, Jakarta, Selasa (5/9/2017), Acquirer juga diharapkan mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menghentikan kerja sama dengan pedagang yang masih melakukan praktik penggesekan ganda.

 Baca juga: Waspada, Data Anda Bisa Tersebar dengan Gesek Kartu Kredit ke Mesin Kasir hingga Belanja Online!

Untuk kepentingan rekonsiliasi transaksi pembayaran, pedagang dan acquirer diharapkan dapat menggunakan metode lain yang tidak melibatkan penggesekan ganda.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melarang dilakukannya penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi nontunai. Pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu.

 Baca juga: Dirut BRI Bakal Pecat Karyawan yang Berani Jual Data Nasabah!

BI menegaskan, dalam setiap transaksi, kartu hanya boleh digesek sekali di mesin Electronic Data Capture (EDC), dan tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk di mesin kasir.

Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini