nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

TREN BISNIS: Sederet Pajak untuk Rumah Second hingga Banyak Kawasan Kumuh di Pulau Jawa

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis · Rabu 06 September 2017 06:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 05 320 1770025 tren-bisnis-sederet-pajak-untuk-rumah-second-hingga-banyak-kawasan-kumuh-di-pulau-jawa-EniLHX6ZJo.jpg Ilustrasi Perumahan. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jika berminat memiliki hunian sebaiknya ketahui pajak jual beli rumah. Berikut ini jenis pajak yang berkaitan dengan jual beli rumah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5%. Selanjutnya, pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibayarkan sekali saat jual.

Dalam rangka memberikan ketenangan kepada seluruh karyawan khususnya yang akan memasuki batas usia pensiun, Perum Damri menggandeng Bank Mandiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Mandiri DPLK) mengelola dana pensiun Karyawan melalui program PPUKP. Dengan kerjasama ini, pengelolaan dan pembayaran manfaat bagi karyawan yang diberhentikan tidak akan mengganggu arus kas perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan kota layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membereskan permukiman kumuh di 30 Kabupaten/Kota. Selain wilayah kumuh di sana, ternyata masih ada 38.641 hektar (ha) kawasan kumuh yang jumlah paling banyaknya di Pulau Jawa.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Jual Beli Rumah, Ini Sederet Pajak yang Menyertainya!

Jika berminat memiliki hunian sebaiknya ketahui pajak jual beli rumah. Berikut ini jenis pajak yang berkaitan dengan jual beli rumah. Seperti dilansir dari twitter @DitjenPajakRI, pajak yang dikenakan dibagi menjadi dua. Pertama pajak pusat dan daerah.

Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5%. Selanjutnya, pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibayarkan sekali saat jual.

Sementara itu, pajak daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan. Tarif yang dikenakan setiap daerah berbeda-beda, namun paling tinggi 0,3% yang dibayarkan setiap tahun.

Selanjutnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), sama seperti PPh yang dibayar hanya sekali saat beli.

Wah, Dana Pensiun Bank Mandiri Ini Kelola Pesangon Karyawan Perum Damri

Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Mandiri DPLK Syah Amondaris dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Damri Sarmadi Usman. Dengan penandatangan tersebut Perum Damri menyerahkan pengelolaan dana bagi kurang lebih 3.750 orang karyawan tetap.

Plt Dirut Perum Damri Sarmadi Usman mengatakan kerjasama ini merupakan upaya dari manajemen untuk memberikan kepastian pembayaran pesangon kepada karyawan Perum Damri. Selain itu, kerjasama ini juga merupakan kerjasama strategis antara dua BUMN dalam meningkatkan kapasitas diri dakan melayani masyarakat. "Semoga dengan ini karyawan Perum Damri bisa terjamin masa pensiunnya," ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama Mandiri DPLK Syah Amondaris mengatakan program PPUKP ini merupakan program untuk pencandangan manfaat paska kerja bagi karyawan Perum Damri. Khususnya karyawan yang belum memasuki masa pensiun.

"Saat ini kami memiliki beragam paket investasi yang dimanfaatkan nasabah kami untuk.mengoptimalisasi aset yang dipercayakan kepada mandiri DPLK. Seperti Perum Damri," jelasnya.

Dengan kerjasama jni lanjut Amondaris, karyawan Perum Damri akab mendapat kepastian pembayaran imbalan pesangon tepat waktu. Selain itu penerima pembayaran imbalan pasca kerja pun tidak harus antre di loket karena dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

"Apabila rekening penerima adalah rekening pada bank mandiri, proses pengiriman akan lebih cepat, akan tetapi kalau rekening bank lain agak sedikit memakan waktu lebih lama tapi tidak akan lebih dari tujuh hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap," jelasnya

Gawat! Kawasan Kumuh 38.641 Ha, Paling Banyak di Pulau Jawa

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Farida mengungkapkan, untuk 30 Kabupaten/Kota ini secara pengerjaan dapat dipastikan tidak ada kendala. Sebab ada komitmen khusus dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakatnya.

Tapi, di luar 30 Kabupaten/Kota tersebut masih banyak wilayah yang belum mau dikelola permukiman kumuhnya. Rina tidak bisa sebutkan nama daerahny, yang jelas mereka menerima program tapi tidak bersedia melaksanakan.

"Mereka tidak partisipatif. Di Jawa ada di luar Jawa banyak. Karena mungkin unsur ketidaktahuan permasalahan kenapa kawasan kumuh mesti ditangani. Ini masyarakat dan Pemda, Sumatera banyak, Kalimantan ada juga dan ke Timur juga," tuturnya.

Untuk jumlah kawasan kumuh sekarang terdapat 38.641 hektar. Dari jumlah tersebut, Rina mengatakan, wilayah Jawa jumlah kawasan kumuh paling banyak. Pasalnya, jumlah penduduknya sangat padat.

Menurut Rina, melihat daerah dengan jumlah kawasan kumuh banyak atau tidak bisa dilihat dari kepadatan penduduknya. Misalnya, di desa tidak kumuh seperti kota, terlihat dari kepadatan jarak antar rumahnya.

"Kalau di pedasaan bukan kumuh tapi kurang standar pelayanan minimal, bahwa suatu tempat penghunian jalan harus baik, saluruan baik, sampah dikelola baik. Selain kepadatan tinggi, kurangnnya infrastruktur lingkungan seperti jalan, limbah sampah terhadap perisiapan sarana kebakaran," tuturnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini